LP3B Batam Usulkan Pemerintahan Khusus FTZ Barelang

LP3B Batam Usulkan Pemerintahan Khusus FTZ Barelang

Oleh : saibansah

Jum'at | 08-01-2016 | 14:43 WIB

Para pengurus LP3B Batam saat menyampaikan usulan mereka. (Foto: Saibansah)

BATAMTODAY.COM, Batam - Lembaga Pengawasan Pelayanan Publik Batam (LP3B) mengusulkan pembentukan sistem pemerintahan baru, sebagai solusi atas benturan kewenangan antara Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemerintah Kota Batam selama ini.

Sistem pemerintahan yang diusulkan oleh LP3B itu adalah Pemerintahan Khusus FTZ Barelang. Sistem inilah yang melebur keduanya. Baca juga: Nyat Kadir Tawarkan Solusi Penyatuan Manajemen Pemko-BP Batam

"Kami dari LP3B mengusulkan pembentukan Pemerintahan Khusus FTZ Barelang agar semua pihak diuntungkan, tidak ada yang dirugikan," ungkap Wakil Ketua LP3B, Heri Supriyadi, kepada pers di Batam, Jum'at (8/1/2016).

Heri Supriyadi menyampaikan usulan LP3B itu bersama dengan ketuanya, Irsafin dan didampingi sekretarisnya, Fachri Agusta. Selain itu, tambah Heri Supriyadi, pihaknya juga mengusulkan pengembalian posisi BP Batam seperti sediakala, ketika masih bernama Otorita Batam (OB).

Lembaga yang fokus pada pelayanan publik itu juga menyampaikan itu juga menyampaikan 12 alasan kekeliruan yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang ingin membubarkan BP Batam.

"Pernyataan Mendagri itu menandakan ketidaktahuan seorang menteri atas kelahiran dari sistem pemerintahan di Kota Batam," ujar Ketua LP3B, Irsafin.

Diantara 12 alasan itu adalah bahwa kedudukan dari OB dalam sistem pemerintahan daerah adalah bagian dari organ pemerintah pusat yang ada di daerah, melalui kewenangan khusus yang dilimpahkan pemerintah pusat.

Kemudian, sehubungan dengan tidak adanya pengaturan yang jelas hubungan antara OB selaku pemegang hak pengolahan lahan berikut kewenangan regulasi perizinan berdasarkan kewenangan yang diberikan pusat.

Editor: Dardani

TERKINI
POPULER

Kejari Anambas Lidik Dugaan Korupsi Pembangunan Gedung Puskemas Siantan Selatan

Mendagri, Menteri PKP, dan Menteri PU Teken SKB Percepat Pembangunan Tiga Juta Rumah Bagi MBR

Kapolri Ungkap Kesiapan Polri Kawal Pelaksanaan Pilkada 2024, Masyarakat Diminta Gunakan Hak Pilihnya Datang ke TPS

Pemerintah Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Pilkada 2024 di 545 Daerah Siap Digelar

Usai Cuti, Kepala BP Batam Dengarkan Laporan Kinerja dari Wakil Kepala BP Batam

Peras Pegawai untuk Pendanaan Pilkada, KPK Tetapkan Gubernur Bengkulu sebagai Tersangka

Bus Nirwana Garden Terlibat Kecelakaan di Jalan Raya Tanjunguban, Pengendara Motor Terjepit

Kejari Batam Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi RSUD Embung Fatimah

Bintan Resort Bakal Tambah 20 Hotel dengan Kapasitas 3.000 Kamar dalam 5 Tahun

Jadi Pelangsir Solar Subsidi di Batam, Bonataon Gunakan 13 Fuel Card dengan Untung Rp 2.200 Per Liter

Tokoh Pemuda Bintan Nilai Roby-Deby Pasangan yang Tepat untuk Masa Depan Bintan

Pria Paruh Baya di Bintan Diamankan Polisi Usai Cabuli Bocah 9 Tahun

Sambut Perubahan Kepri, Masyarakat Flobamora di Batam Komitmen Dukung Rudi-Rafiq

Muhammad Rudi Optimis Sektor Pariwisata Bakal Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kepri

Debat Kedua Pilkada Tanjungpinang, Rahma-Rizha vs Lis-Raja Adu Strategi Digitalisasi