JAKARTA, batamtoday - DPR akan mendorong 7 program prioritas dalam rangka penguatan kelembagaan DPR yang saat ini mendapat sorotan publik secara minor.

Menurut Wakil Ketua  BURT Pius Lustrilanang, ketujuh program prioritas tersebut adalah pengawasan internal, reformasi kesekjenan, kemandirian pengelolaan anggaran, pengembangan prasarana utama,  memmbangun perputakan parlemen, penguatan sarana representasi dan mengembangkan e-Parlemen. 

Dari sisi unit pengawasan internal, kata Pius, perlu didorong penguatan pengawasan internal, dengan membentuk unit pengawasan intenal yang bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan DPR RI melalui BURT dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekjen DPR RI.

"Selama ini pengawasan internal hanya eselon III artinya bagaimana mengawasi Sekjen yang notabene eselon I, karena itu perlu ditingkatkan sejenis Inspektorat Jenderal," kata Pius di Jakarta kemarin. 

Agenda prioritas lainnya adalah reformasi kesekjenan mencakup kelembagaan, tata laksana dan sumber daya manusia.  Prioritas pencapaian diantaranya penguatan kehumasan DPR RI yaitu membangun sistem kehumasan yang terintegrasi dan terkoordinasi sehingga menghindari munculnya kesalahpahaman.

Di samping itu juga diperlukan adanya kemandirian pengelolaan anggaran DPR RI. Serta mendorong upaya penguatan lembaga negara melalui kemandirian pengelolaan, termasuk anggaran.

Selanjutnya adalah pengembangan prasarana utama diantaranya membangun kondisi prasarana utama yang saat ini tidak memadai dan melebihi kapasitas. " Kemudian Perpustakaan Parlemen diantaranya membangun perpustakaan yang memadai,"tambahnya.

Kemudian penguatan sarana representasi seperti membentuk rumah aspirasi yang terkait tugas-tugas anggota dewan dalam merepresentasikan konstituen yang diwakilinya.

Terakhir yaitu, mengembangkan e-Parlemen dengan membangun sistem komunikasi berbasis ICT sebagai perangkat penting penyediaan akses informasi bagi anggota dan masyarakat.