Pemerintah Tolak Kabut Asap Menjadi Bencana Nasional

Utus Pramono dan Pratikno ke DPR

Pemerintah Tolak Kabut Asap Menjadi Bencana Nasional

Oleh : Surya

Selasa | 13-10-2015 | 19:00 WIB

Menseskab Pramono Anung (ditengah) dan Mensesneg Praktikno (sebelah kanan) mewakili pemerintah untuk memberi penjelasan kepada Panja Kabut Asap Komisi II DPR, bahwa pemerintah menolak kabut asap menjadi bencana nasional

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Rapat kerja (raker) gabungan membahas penanganan asap yang digelar Panja Kabut Asap Komisi II DPR pada Selasa (13/10/2015), tak diminati menteri terkait dan memilih tidak datang serta mewakilkan bawahannya untuk hadir dalam rapat tersebut.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy dari F-PKB, sedianya akan dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, Mensesneg Pratikno, Menseskab Praamono Anung, dan Kepala BNPB Willem Rampingiley.

Namun, yang hadir dalam rapat tersebut hanya Menseskab Pramono Anung dan Mensesneg Pratikno, lainnya diwakili bawahannya.

"Kita mewakili pemerintah, apalagi kalau yang mengundang Komisi II DPR. Mohon maaf Kepala BNPB masih di lapangan memantau kabut asap," kata Mendagri Pramono Anung.

Menurut Pramono, pemerintah telah mengambil langkah-langkah penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), yang menyebabkan bencana kabut asap di sejumlah daerah di Tanah Air.

"Langkah pemerintah adalah membentuk posko-posko siaga/tanggap darurat asap di 6 provinsi, di Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, dan Kalsel, serta, operasi manajemen tata air," kata Pramono.

Adapun operasi manajemen tata air di Riau, kata Pramono, yakni penutupan kanal sebanyak 21 unit di Siak Kecil oleh BBKSDA Riau dan pembangunan sekat kanal di Riau 45 unit.

Lalu, di Jambi berupa penyediaan 10 unit pompa dari Kementerian LHK, pembangunan sekat kanal di 3 lokasi, yaitu Desa Manis Mato, Sei Cemara, dan Betara.

Di Kalteng berupa pembuatan main drain, coection drain, embung, galian parit embung, pembuatan sodetan bawah jembatan, dan bendungan.

Kemudian di Kalsel berupa pembanguan sekat kanal di Desa Gundung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, normalisasi saluran air dan pembuatan embung di sekitar Bandara Samsudin Nor.

"Untuk pemadaman udara terus dakukan dengan kekuatan pesawat hilikopter sebanyak 2 unit dari Singapura dan bantuan negara lain seperti Malaysia, Australia dan Jepang," katanya.

Pada kesempatan itu, Pramono menyampaikan usulan Mensos Khofifah Indar Parawangsa dan Menkeu Bambang Brodjonegoro untuk pemberian bantuan tunai jaminan hidup bagi masyarakat miskin (pemegang kartu keluarga sejahtera/KKS)) dengan total anggaran sebesar Rp 1,4 triliun.

"Kebutuhan anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 10.000/keluarga selama 90 hari x 1.600.000 keluarga sesuai Permensos 4/2015 tentang bantuan langgsung tunai berupa uang tunai bagi korban bencana," katanya.

Pramono menambahkan, Presiden Joko Widodo telah melakukan monitoring terhadap daerah yang mengalami karhutla, misalkan monitoring ke Riau, Sumbar, Sumsel dan Kalsel.

Mengenai peningkatan status bencana menjadi bencana nasional, Menseskab mengatakan, penetapan bencana nasional baru satu kali dikeluarkan ketika terjadi Tsunami di Aceh.

Meskipun demikian, Pramono, meyakinkan meskipun pemerintah belum menetapkan karhutla ini sebagai bencana nasional tetapi tindakan yang dilakukan adalah tindakan nasional.

"Penanganan dalam jangka panjang akan dimasukan dalam mata anggaran untuk membiayai dalam penanganan ini," tegas Pramono.

Editor: Surya