KARIMUN, batamtoday - Wakil Bupati Karimun, Aunur Rafiq menegaskan komposisi belanja publik dalam APBD Karimun harus lebih besar dari belanja rutin dimana pada 2011 ini belanja publik komposisinya 60 persen sedangkan 40 persen sisanya merupakan belanja rutin

"Untuk mengantisipasi bertambahnya belanja rutin, Pemerintah Kabupaten Karimun tahun 2011 ini tidak akan melakukan penerimaan CPNS. Kita tidak mau belanja rutin itu berimbang dengan belanja publik, jika Pemerintah melakukan penerimaan CPNS maka jumlah belanja rutin pada pegawai akan bertambah," terang Rafiq.

Rafiq mengatakan belajar pada beberapa kabupaten dan kota yang komposisi belanja rutinnya lebih besar dari belanja publik, yang ternyata justru menimbulkan dampak buruk bagi pemerintah.

Orang nomor dua di Karimun itu menyatakan alasan penerimaan CPNS tahun ini ditiadakan jumlah PNS di Karimun sudah sangat banyak, begitu juga dengan tenaga kontrak.

"Terlalu banyak PNS menjadikan pengeluaran kita di sektor insentif menjadi besar," ujarnya.

Banyaknya tenaga kontrak saat ini di lingkungan dinas, kecamatan, kelurahan dan sekolah mendapat sorotan dari masyarakat mengingat sebelumnya penerimaan honor di lingkungan Pemerintahan Karimun sudah ditiadakan sesuai dengan aturan yang ada.

"Kita tegaskan tak ada lagi penerimaan CPNS maupun tenaga honorer," tegas Rafiq kembali.