12 Napi Kasus Korupsi Diajukan Terima Remisi Kemerdekaan

Keputusan dari KemenkumHAM belum Turun

12 Napi Kasus Korupsi Diajukan Terima Remisi Kemerdekaan

Oleh : Charles Sitompul

Selasa | 18-08-2015 | 09:46 WIB

Ilustrasi remisi.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Kendati Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan banyak yang tidak setuju meskipun akan dilakukan dengen selektif, namun Kementerian Hukum dan HAM tetap memberikan remisi dan pengurangan tahanan pada napi terpidana kasus korupsi.

Di Kepulauan Riau, Kantor Wilayah Hukum dan HAM setempat juga mengajukan remisi kemerdekaan bagi 12 terpidana korupsi tahun ini. Namun, Kepala Divisi Lapas dan Rutan Kanwil Hukum dan HAM Dwi Swastono mengatakan, keputusan Menteri Hukum dan HAM terhadap usulan remisi bagi 12 napi kasus korupsi itu belum turun.

â€Ž"Warga binaan dalam kasus korupsi yang diajukan mendapat remisi ke Kementerian Hukum dan HAM ada 12 orang, tetapi keputusan (remisi) diberikan atau tidak, belum turun," kata Dwi kepada BATAMTODAY.COM tanpa merinci siapa-siapa saja nama terpidana korupsi tersebut, di Lapas Narkotika Tanjungpinang, Km 18 Bintan, Senin (17/8/2015).

Sesuai dengan ketentuan, tambah dia, selain melalui penilaian sikap dan perilaku warga binaan terpidana korupsi, dalam PP nomor 99 tahun 2012 juga harus memenuhi dua syarat yaitu bukan pelaku korupsi utama, menjadi justice collaborator, serta mengembalikan uang denda dan uang pengganti sebagaimana putusan hukuman yang dijatuhkan pada masing-masing terpidana

â€Ž"Dari 12 napi kasus korupsi yang diajukan, sejumlah persyaratan itu sudah dilengkapi, dan tinggal menunggu keputusan dari menteri, apakah warga binaan tersebut dapat diberikan atau tidak remisi dalam HUT-RI ke-70 ini," pungkas Dwi.

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Keputusan dari KemenkumHAM belum Turun

Terbitkan Surat Edaran, Mendagri Imbau Kepala Daerah Wujudkan Pilkada 2024 Aman dan Damai

Bupati Roby Sambut Kunjungan Wakil Jaksa Agung RI Resmikan Musholla dan Klinik Kejari Bintan

Hampir Empat Bulan, Perkara Mikol 1 Kontainer Masih Belum P-21

Bupati Bintan Apresiasi Pembangunan Markas Kepolisian Terpadu di KEK Galang Batang

Indonesia Dorong Empat Inisiatif Konkret di World Water Forum ke-10

Indonesia Maksimalkan Tata Kelola Air untuk Sektor Pariwisata

Tergenang Air Berhari-hari, Jalan Indunsuri Tanjunguban Butuh Perhatian Pemerintah

Kembali Berulah, Residivis Kasus Narkoba di Bintan Diringkus Polisi

Musorkab KONI Bintan Buka Pendaftaran Bakal Calon Ketua

9 Rumah Disapu Angin Puting Beliung di Kampung Tanjung Talok Bintan

Melintas di Kota Solo, Kendaraan Hias Dekranasda Bintan Turut Meriahkan Parade Defile HKG PKK ke-52

Ketum PWI Pusat Hendry Ch Bangun Klarifikasi Dana BUMN

Keputusan dari KemenkumHAM belum Turun

Kanwil Kemenkumham Kepri Sosialisasikan Diseminasi Layanan Jaminan Fidusia di Karimun

Siapkan Memori Kasasi, Kejari Batam Yakin Direktur PT BRB Terbukti Lakukan Tindak Pidana

Kembali Berulah, Residivis Kasus Narkoba di Bintan Diringkus Polisi

Terbitkan Surat Edaran, Mendagri Imbau Kepala Daerah Wujudkan Pilkada 2024 Aman dan Damai

Bupati Roby Sambut Kunjungan Wakil Jaksa Agung RI Resmikan Musholla dan Klinik Kejari Bintan

Hampir Empat Bulan, Perkara Mikol 1 Kontainer Masih Belum P-21

Bupati Bintan Apresiasi Pembangunan Markas Kepolisian Terpadu di KEK Galang Batang

Indonesia Dorong Empat Inisiatif Konkret di World Water Forum ke-10

Indonesia Maksimalkan Tata Kelola Air untuk Sektor Pariwisata

Tergenang Air Berhari-hari, Jalan Indunsuri Tanjunguban Butuh Perhatian Pemerintah

Kembali Berulah, Residivis Kasus Narkoba di Bintan Diringkus Polisi

Musorkab KONI Bintan Buka Pendaftaran Bakal Calon Ketua

9 Rumah Disapu Angin Puting Beliung di Kampung Tanjung Talok Bintan

Melintas di Kota Solo, Kendaraan Hias Dekranasda Bintan Turut Meriahkan Parade Defile HKG PKK ke-52

Ketum PWI Pusat Hendry Ch Bangun Klarifikasi Dana BUMN