Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Warga Minta Jalan Menuju SMA Negeri 1 Buru Diaspal
Oleh : Alrion/Dodo
Senin | 18-07-2011 | 10:27 WIB
Jalan_Buru.JPG Honda-Batam

Rombongan DPRD Karimun usai meninjau SMA Negeri 1 Buru Karimun, beberapa waktu lalu.

KARIMUN, batamtoday - Masyarakat Kecamatan Buru meminta kepada Pemerintah Kabupaten Karimun untuk membangun jalan aspal menuju SMA Negeri 1 Buru, mengingat sejak sekolah itu dibangun 5 tahun lalu kases jalan menuju sekolah itu masih berupa jalan tanah.

Adalah Taher (48), warga Lubuk Puding Kecamatan Buru, yang juga Ketua Komite Sekolah SMA Negeri 1 Buru berharap agar meminta Kabupaten Karimun, melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) Karimun dapat membangun jalan tersebut.

"Kasihan siswa saat musim hujan melintasi jalan tanah itu karena sudah pasti akan berlumpur dan sangat tidak nyaman untuk dilalui," kata Taher kepada batamtoday, Minggu, 17 Juli 2011.

Taher mengatakan usulan pengaspalan jalan sudah disampaikan pada rombongan DPRD Karimun yang meninjau sekolah itu beberapa waktu lalu, artinya para wakil rakyat itu sudah tahu bahwa jalan ke sekolah itu perlu diaspal.

Taher menambahkan, saat musim hujan sepatu siswa harus kotor terkena tanah liat. Terkadang para siswa ini harus membuka sepatunya karena saat melintasi jalan itu, sepatu lengket di tanah. Bahkan, tak sedikit dari siswa yang memilih jalan pintas dengan melewati kebun karet milik masyarakat di sekitar sekolah.

"Usulan sudah berkali kali disampaikan melalui Kecamatan saat Musyawarah Rencana Pembangunan dilaksanakan, tetapi nyatanya sampai sekarang belum juga ada," kata Taher lagi.

Sementara itu, di tempat terpisah, anggota DPRD Karimun, Ady Hermawan dari Fraksi Hanura asal daerah pemilihan Karimun-Buru yang dihubungi batamtoday mengungkapkan usulan pembangunan jalan aspal menuju SMA Negeri 1 Buru sudah masuk, tetapi selalu dipotong oleh Pemerintah dengan alasan dana belum mencukupi.

Menurut Ady, tidak hanya jalan menuju SMA Negeri 1 Buru, usulan pembangunan jalan ditempat lain juga mengalami hal serupa, usulan ditolak saat rapat kordinasi pembangunan (rakorbang).

"Kita juga heran kenapa hal ini bisa terjadi, kalau ternyata usulan itu tidak diterima, lebih bagus rakorbang ditiadakan," tegas Ady.