BATAMTODAY.COM, Batam - Anggota Komisi III DPR RI, Dwi Ria Latifa, menilai, tidak selayaknya perusahaan minyak dan gas ConocoPhillips memutuskan kontak 17 karyawan subkonnya secara sepihak.

"Tidak bisa seperti itu. Semua mempunyai aturan," katanya saat ditemui usai reses di Mapolda Kepri, Rabu (13/5/2015).

Menurutnya, pemutusan kontrak kerja bagi belasan karyawan tempatan itu berdampak pada masyarakat sekitar yang sudah lama mempertaruhkan nasibnya di perusahaan yang menggali hasil bumi di Kepulauan Anambas. Apalagi karyawan yang telah diakhiri kontraknya itu merupakan pekerja tempat yang sudah puluhan tahun bekerja.

"Kalaupun ada perusahaan seperti itu, tentunya sudah menyalahi aturan," jelas kader PDIP tersebut.

Sebelumnya, kontrak kerja 17 karyawan PT Supraco Indonesia, perusahaan di bawah naungan ConocoPhillips, telah diakhiri. Masyarakat setempat serta pemerintah daerah pun merespon.

Padademo yang berlangsung pada 7 Mei 2015 di Palmatak kemarin, massa berhasil menduduki dan  menutup bandara Matak yang digunakan sebagai basis ConocoPhilip di Anambas. Pertemuan dengan masyarakat serta pemerintah daerah telah menarik kembali empat dari 17 karyawan yang "di-PHK" tersebut.

Terpisah, Otoritas ConocoPhillips Indonesia yang dikonfirmasi, enggan menanggapi komentar anggota Komisi III DPR RI, Dwi Ria Latifa. Menurut mereka, tahun ini adalah tahun politik.

"Terkait hal itu kami tidak mau berkomentar. Ini tahun politik. Janganlah ConocoPhillip dipolitisir," kata Joang Laksanto, Vice President Development and Relation Conocophillips Indonesia,
yang diamini Elan Biantoro (SKK migas), Vice President Management Representative ConocoPhillips Indonesia dan rombongan. (*)

Editor: Roelan