BATAMTODAY.COM, Tanjunguban - Kepolisian Resor Bintan mulai lirik kejanggalan pada proyek pengelolaan sistem penyediaan air minum (SPAM) Desa Sebonglagoi, Kecamatan Teluksebong, dan SPAM di Kelurahan Teluklobam, Serikuala Lobam, menyusul banyaknya keluhan masyarakat.

"Kita sudah panggil Camat Serikuala Lobam dan Kepada Desa Sebong Lagoi untuk mengetahui secara persis masalah pengelolaan SPAM yang dikeluhkan masyarakat setempat. Saat ini masih menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik," kata Kasatreskrim Polres Bintan, Ajun Komisaris Polisi Andri Kurniawan, kepada BATAMTODAY.COM di Mapolres Bintan, Senin (20/4/2015).

Andri menjelaskan, Camat Serikuala Lobam, Emiwati, sudah memenuhi undangan dari Satreskrim Polres Bintan dan sudah memberikan keterangan. Sementara untuk Kepala Desa Sebonglagoi sudah dilayangkan surat undangan terkait pengelolaan SPAM yang saat ini masih terbengkalai. Sementara masyarakat semakin sulit mendapatkan air bersih.

Terpisah, Camat Serikuala Lobam, Emiwati, membenarkan dirinya dipanggil Satreskrim Polres Bintan terkait pengelolaan SPAM di Kelurahan Teluklobam karena pihak kecamatan sudah mengeluarkan SK kepada pengurus yang mengelola SPAM sesuai dengan instruksi dari atasan.

"Dalam pengelolaanya memang sebagian pengurus ada yang tidak aktif dalam mengelola proyek yang dianggarkan dari APBN tersebut. Sebagian juga sudah diberhentikan dari pengurus SPAM karena pertimbangan lain dan sebelumnya juga sudah dilakukan pembinaan," imbuhnya.

Sementara itu Kades Sebonglagoi, Roslan, juga membenarkan kalau sudah menerima undangan dari Polres Bintan terkait pengelolaan SPAM yang ada di desanya. Namun saat menerima undangan pertama dirinya tidak bisa hadir karena ada kegiatan lain.

"SPAM di Sebonglagoi sampai saat ini memang belum ada penyerahan baik dari provinsi, Pemkab Bintan dan camat. Sehingga sampai saat ini bangunan SPAM masih terbengkalai. Walaupun informasi dari DPRD Bintan, pembangunan SPAM Sebong akan ada tahap II dan pembangunannya akan dimulai Juni 2015 mendatang. Tetapi sampai sejauh ini, baik pengelolaan dan pembangunan tahap II memang belum bisa dipastikan," terangnya. (*)

Editor: Roelan