JAKARTA, batamtoday - Aliansi Masyarakat Sipil (AMS) menolak pembangunan gedung perwakilan DPD di 33 provinsi yang menelan biaya Rp 30 miliar masing-masing provinsi untuk empat Anggota DPD dari daerah pemilihan tersebut. Pembangunan gedung DPD di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) akan dibangun di komplek pemerintahan di Dompak, Tanjungpinang dengan luas lahan sekitar 5000 meter persegi.

"Dapatkah DPD mengurungkan ambisinya membangun kantor supermegah di setiap provinsi seperti DPR yang telah membatalkan niatnya membangun kantor supermahal. Inilah ujian bagi DPD sekarang," kata Ray Rangkuti, dari AMS di Jakarta, Senin (4/7/2011).

AMS menilai pembangunan gedung DPD di 33 provinsi dengan empat lantai itu, dinilai memboroskan keuangan negara dan bisa dialokasikan untuk kebutuhan mendesak lainnya. Karena itu, AMS menyatakan sikap tegas menolak rencana pembangunan kantor DPD di 33 provinsi dengan beberapa alasan, seperti besaran biaya yang akan dikeluarkan untuk membangun gedung perwakilan DPD tersebut yang bisa menghabiskan total biaya hingga Rp900 miliar.

"Tuntutan DPD untuk mendapatkan fasilitas supermewah ini menunjukkan DPD tidak tahu diri karena hingga saat ini kinerja DPD sama sekali tidak diketahui masyarakat. Adalah pemborosann uang negara (uang rakyat) yang sangat besar, jika DPD memaksakan kehendak membangun kantor mewah tersebut," tambahnya.

Ada tiga alasan DPD dinilai menghamburkan uang negara. Pertama, anggaran untuk biaya pembangunan gedung setinggi 4 lantai sangat mahal. Kedua, biaya pemeliharaan kantor tersebut setiap tahun akan sangat besar dan akan membebani keuangan negara. Ketiga mengurusi kantor yaang sedemikian besar akan membutuhkan pegawai yang banyak, sehingga negara akan secara rutin mengeluarkan anggaran untuk perawatan gedung.

Aliansi Masyarakat Sipil beranggotkan Tepi Indonesia, Transparansi Internasional, Indonesia Budget Centre, Formappi dan Lingkar Madani Indonesia (LIMA).