Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Koordinasi, Lima Pimpinan KPK Datangi DPR
Oleh : Surya
Senin | 16-03-2015 | 17:48 WIB
kpk-dpr.jpg Honda-Batam
Pimpinan KPK usai melakukan koordinasi dengan pimpinan DPR RI.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi dengan DPR RI dalam rangka menjalin hubungan dan komunikasi antar dua lembaga. Terkait hal ini, lima pimpinan KPK mendatangi gedung DPR untuk bertemu pimpinan DPR.

"Kami memang banyak menerima masukan atau kritik dari pimpinan DPR dan Komisi III. KPK ingin memperbaiki cara komunikasi dengan lembaga lain," kata Plt Pimpinan KPK Johan Budi di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/3/2015).

Menurut Johan, KPK akan menjadikan masukan dan kritik sebagai bahan untuk instrospeksi diri dan memperbaiki hubungan antarlembaga. 

"Komunikasi lebih baik tidak hanya dengan DPR, tapi juga dengan Polri, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan BPK," ujarnya.

Sedangkan Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki mengatakan, kedatangan pimpinan KPK ke DPR hanya untuk memperkenalkan diri, pasca pengangkatan tiga Plt KPK, serta pemberhentian sementara Ketua KPK nonaktif. Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK nonaktif Bambang Widjojanto karena menjadi dalam kasus pidana di Mabesa Polri-

Kunjungan itu, kata Ruki, bahkan tak membahas kasus apapun secara terperinci. Yang pasti, KPK dan DPR ingin memperkuat koordinasi.

"Kunjungan kami tidak membahas agenda besar atau teknis. Wajar dalam bernegara bahwa pimpinan lembaga negara baru mengenalkan dirinya kepada pimpinan lembaga negara yang lain. Kepada presiden sudah dilakukan, MA, BPK, kemudian sekarang DPR," kata Ruki.

Kunjungan dilakukan atas inisiatif KPK sebagai komisi negara. Setiap komisi dan lembaga negara pun memiliki tanggung jawab pada level tertentu. Apalagi, KPK banyak menerima masukan anggota dewan terutama pimpinan DPR dan pimpinan Komisi III terkait kinerja dan masa depan KPK.

"Kami akan membangun komisi lebih bagus dengan dewan untuk menyelesaikan berbagai masalah bukan hanya kasus. Komisi ini jangan dianggap kongkalikong. Itu jauh dari pemikiran kami. Keberadaan pimpinan KPK nanti akan meminta perhatian dewan begitu juga dewan," terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR mengatakan pertemuan ini hanyalah langkah untuk memperbaiki komunikasi antarlembaga negara, tidak terkait dengan Perppu PLT KPK.

"Sama-sama berkomitmen memberantas korupsi. Tidak ada maslaah-masalah yang bersifat pribadi, baik pencegahan atau penindakan, tidak ada DPR untuk melemahkan KPK," kata Fahri.

DPR, kata Fahri, hanya ingin KPK menjadi lembaga netral yang tidak melampaui kewenangannya. Perppu pun segera dibahas ketika masa sidang dibuka, 23 Maret nanti.

Memastikan mereka tak membahas sesuatu yang menyerempet kepentingan pribadi, Fahri lagi-lagi meyakinkan pihak KPK sama sekali tak datang untuk memuluskan Perppu.

"Beliau Plt ini justru berharap Perppu ditolak. Tapi mereka dewasa dan ikut membangun KPK, komunikasi akan lebih baik," terang Fahri.

Ke depan, tambah Fahri, akan ada sistem penataan korupsi yang baik. Pihak DPR pun menyampaikan apa yang menjadi concern mereka pada masa lalu termasuk soal SOP.

"Kita akan terus membangun komunikasi yang baik. Kami yakin akan mengokohkan sistem pemberantasan korupsi dengan cara-cara yang lebih bermartabat," tegasnya.

Editor: Dodo

Berita Lainnya

KPU Kirim Surat ke Caleg Terpilih untuk Segera Lapor LHKPN

14-07-2024 | 16:04 WIB

Trump Ditembak saat Kampanye, Nyawanya Selamat, Hanya Alami Luka pada Telinga Kanan

14-07-2024 | 09:04 WIB

Ultras Bunda Marlin Takkan Biarkan Marlin Agustina Berjuang Sendiri di Pilwako Batam 2024

13-07-2024 | 08:24 WIB