KMP Sebut Menkumham Yasonna sebagai Begal Politik

KMP Sebut Menkumham Yasonna sebagai Begal Politik

Oleh : Surya

Jum'at | 13-03-2015 | 15:15 WIB

Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, sebagai jubir KMP dalam seruan angket Menkumham di Pressroom DPR, Jakarta, Jumat (13/3/2015). Acara ini juga Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Fary Djemi Francis, Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komaruddin, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, Sekjen PPP kubu Djan Faridz yang juga Ketua Fraksi PPPP Dimyati Natakusumah

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Fenomena begal yang marak akhir-akhir ini dalam menjalankan aksinya yang dikenal sadis, menginspirasi Koalisi Merah Putih (KMP) untuk menyebut Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly sebagai begal 'politik dan demokrasi' terkait tindakannya terhadap Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang dianggap semena-mena.

Sebagai bentuk solidaritas, KMP menyerukan perlawanan terhadap 'begal politik dan demokrasi' karena hal serupa bisa menimpa partai politik lain. KMP akan menggalang tanda tangan untuk mengajukan Hak Angket kepada Menkumham Yasonna H Laoly.

"Kami menyerukan melawan begal politik dan begal demokrasi. Kesewenang-wenangan Menkumham Yasonna Laoly terhadap Golkar dan PPP harus dilawan. Menkumham Yasonna Laoly jelas melakukan tindakan melawan hukum," kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, sebagai jubir KMP dalam seruan angket Menkumham Yasonna dengan judul 'Melawan Begal Politik dan Demokrasi' di Pressroom DPR, Jakarta, Jumat (13/3/2015).

Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo, Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Fary Djemi Francis, Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komaruddin, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, Sekjen PPP kubu Djan Faridz yang juga ketua Fraksi PPP Dimyati Natakusumah.

Bambang mengungkapkan, Menkumham mengambil keputusan tanpa sepengetahuan Presiden Jokowi. Menurut Bambang, Jokowi sampai saat ini tak memihak salah satu kubu.

"Ada pihak yang mengambil keuntungan, mengail di air keruh jika Golkar dan PPP berkonflik. Ini ingin menjauhkan PPP dan Golkar dari KMP padahal selama ini KMP banyak mendukung kebijakan Presiden Jokowi," kata Bambang.

Bambang pun kemudian menyatakan parpol KMP akan menggunakan hak angket. "Untuk itu kami akan menggunakan hak konstitusi yang diberikan Undang-undang yang berlaku dalam situasi ini kami dapat mengambil langkah-langkah hak interpelasi, hak angket, mungkin sampai hak menyatakan pendapat," tegasnya.

Ade Komaruddin menegaskan, anggota KMP di DPR akan mengajukan Hak Angket kepada Menkumham Yasonna H Laoly.

"Pengajuan Hak Angket adalah sikap bersama dari para pimpinan KMP, terutama kepada langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Menkumham, yaitu saudara Dr Laoly," kata Ade Komaruddin.

Menurut Ade, Hak Angket terhadap Menkumham selain dinilai sewenang-wenang dalam menangani kisruh Partai Golkar dengan mengesahkan kubu Agung Laksono, juga digalang berkaitan dengan kisruh PPP.

"Kami menilai bahwa langkah-langkah beliau selaku menteri hukum sudah terlalu banyak melawan hukum, tidak menjunjung tinggi negara ini sebagai negara hukum dan lebih mengedepankan negara ini sebagai negara kekuasaan," ungkapnya.

Sedangkan Ketua Fraksi PPP Dimyati Natakusumah mempertanyakan sikap Menkumham Yasonna H Laoly yang serta merta mengesahkan kepengurusan PPP hasil Mukernas V Surabaya.

"Kok baru dilantik udah keluarkan SK, ngapain buru-buru? jadi kalau dilihat apa yang dilakukan Menkumham itu memang di luar dari aturan yang ada," kritik Dimyati.

Lebih lanjut Dimyati menyebut, sikap Yasonna itu bentuk kesewenang-wenangan untuk memecah belah partai politik.

"Karena itu kami sudah nggak percaya lagi sama Yasonna, selain itu kami percaya bahwa hanya Jokowilah yang bisa islahkan dan putuskan yang terbaik untuk parpol, jadi kalau Yasonna kami sudah nggak percaya lagi," katanya.

Sementara Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, sangat menyesalkan intervensi yang dilakukan Yasonna H Laoly selaku Menkumham atas konflik internal Partai Golkar dan PPP.

"Ini terlalu jauh dan membuat bangunan demokrasi runtuh, malah jadi pemasungan atas sendi demokrasi yang telah dibangun secara baik," kata Jazuli.

Selain itu, tambah Jazuli, partainya menilai semestinya Kemenkumham ikut mendorong situasi kondusif perpolitikan yang selama ini sudah terbangun. Hal ini sendiri sudah dilakukan fraksi-fraksi Koalisi Merah Putih di DPR RI.

"Mulai dari pelantikan presiden sudah berjalan baik, KMP tidak ada yang mengganggu, bahkan seluruh pimpinan Parpol KMP kompak hadir," sambungnya.

Di situasi ekonomi yang tengah terpuruk sekarang ini, tegas Jazuli lagi, Kemenkumham seharusnya menjaga stabilitas.

"Sekarang kita sedang hadapi problem ekonomi. Seharusnya Kemenkumham bantu atasi situasi ini agar selesai dengan baik. Kami imbau Kemenkumham arif bijaksana, jangan standar ganda," katanya

Editor: Surya