BATAMTODAY.COM, Jakarta - DPP Partai Golkar kubu Munas Ancol yang sudah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna Y Laoly menegaskan, bahwa pengusulan pencalonan kepala daerah tingkat provinsi/kabupaten/kota saat ini dibawah kendali Agung Laksono selaku ketua umum,  bukan lagi dibawa nauangan Ketua Umum Munas Bali Aburizal Bakrie (Ical).

"Dengan turunnya surat Menkum HAM ini maka otomatis kepengurusan Munas Jakartaadalah yang sah dan berhak untuk mengajukan calon kepala daerah. Saya tegaskan lagi bahwa Pilkada se-Indonesia di bawah otoritas kepengurusan kami," kata Indra Mukhlis Adnan, Ketua Korwil Riau-Kepulauan Riau (Kepri) DPP Partai Golkar di Jakarta, Selasa (10/3/2015). 

Indra berharap agar semua pimpinan Golkar, baik di tingkat pusat maupun DPD I dan II di Riau maupun di Kepri tetap tenang. Sebab, ditegaskan Indra, tidak akan ada perombakan kepengurusan dalam waktu dekat. (Baca: Menkumham Akui Kubu Agung Laksono Pimpin Golkar)

"Jadi, tidak ada perombakan apapun yang akan kami lakukan. Kita akan memastikan semua kepemimpinan partai tingkat I dan II tetap tenang, karena tidak akan mengadakan perombakan apapun. Dan, saya akan tetap merangkul semua pihak termasuk kubu Bali untuk bersama-sama membesarkan Golkar," katanya. 

Namun, mantan Bupati Indragiri Hilir (Inhil) ini kembali menegaskan,  bahwa  otoritas Golkar di Pilkada serentak berada di kepengurusan Golkar hasil Munas Ancol yang sudah diakui pemerintah. (Baca: Golkar Kubu AL akan Keluarkan Jadwal Penyelenggaran Musda DPD II se-Indonesia)

"Dengan turunnya surat Menkum HAM ini maka otomatis kepengurusan Jakarta adalah yang sah dan berhak untuk mengajukan calon kepala daerah. Saya tegaskan lagi bahwa Pilkada se-Indonesia di bawah otoritas kepengurusan kami," katanya.

Editor: Surya