Kepala Daerah Diminta Berperan Aktif Promosikan Daerahnya

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Thahjo Kumolo menegaskan, pembentukan daerah otonom baru (DOB) ternyata tidak mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Sehingga tujuan meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat daerah melalui pemekaran wilayah tidak berjalan dengan baik.

"Ternyata 60 persen daerah otonomi itu tidak mampu meningkatkan PAD-nya. Sehingga tujuan meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan tidak bisa berjalan. Hal itu karena terbatas anggarannya," kata Tjahjo saat menggelar Rapat Koordinasi di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Senin (23/2/2015).

Menurut Tjahjo,   para kepala daerah belum mampu menyelesaikan tanggung jawab untuk meningkatkan pemeratasan pembangunan di wilayahnya, meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan PAD.

"Semua persyaratan untuk  menjadi daerah otonom baru tidak  bisa dipenuhi oleh para kepala daerah.  Belum lagi permasalahan batas wilayah yang belum selesai baik di tingkat kabupaten maupun kota, di tingkat desa atau kelurahan juga belum selesai," katanya. 

Mendagri menilai, kebanyakan  orang yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah hanya mementingkan kepentingan pribadi, tidak mementingkan pembangunan di wilayahnya dan peningkatan kesejahteraan  masyarakat.

"Semua berebut jadi kepala desa. Kalau pilkada, pecah urusan otonomi itu, yang penting jadi kepala daerah, urusan PAD nomor sekian. Inilah yang mengakibatkan banyaknya kasus hukum daerah rawan korupsi," katanya.

Tjahjo mengungkapkan, selama 10 tahun terakhir para kepala daerah hanya mampu mempertanggung-jawabkan keuangannya hanya sekitar 36 persen, selebihnya tidak jelas. Hal itu akibat perencanaan anggaran daerah yang tidak jelas, pajak dan retribusi rawan dikorupsi, penyalagunaan dana hibah dan dihabiskan untuk perjalanan dinas. 

"Jadi wajar selama 10 tahun pemerintah daerah yang mampu mempertanggung jawabkan keuangannya hanya 36 persen. Ini area rawan korupsi yang harus kita benahi," katanya.

Berperan aktif 
Pada kesempatan itu, Mendagri  Tjahjo Kumolo meminta pemerintah daerah juga berperan aktif mempromosikan daerahnya masing-masing.  "Banyak permasalahan di daerah, jadi Pemda itu harus jadi salesman yang baik. Berperan aktif," kata Tjahjo.

Pemerintah pusat, kata Tjahjo,  sudah memiliki program secara nasional untuk meningkatkan investasi di berbagai daerah. Namun,  kunci capaian target tetap berada di daerah-daerah, seperti  soal perampingan proses perijinan atau pemangkasan birokrasi. "Mempercepat proses perizinan dan memangkas birokrasi," ujarnya.

Mendagri memberikan beberapa tips bagi jajaran pemerintah daerah yang hendak meningkatkan investasi.  Yakni perizinan terpadu satu pintu harus benar-benar diatur, pemberian insentif berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Insentif, pengembangan produk keunggulan daerah dan pengembangan  kepariwisataan daerah (Permendagri Nomor 9 tahun 2014).

"Bagaimana daerah mampu jadi pendorong dan bagaimana bisa? Menetapkan tanda daftar usaha, menyediakan sarana dan prasara, BKPM provinsi supaya lebih aktif," katanya. 
Tjahjo menambahkan memang banyak masalah yang terjadi di daerah, ketidaksinkronan antara kepala daerah dengan birokrasi atau DPRD. Semua masalah harus didaftar dan diselesaikan berdasar prioritas.

"Kita punya presiden yang pernah jadi walikota, dipermainkan oleh perangkat daerah. Menjadi gubernur dipermainkan birokrasi. Mari kita buka investasi di daerah. Semua daerah ada permasalahan tapi coba kita rinci, susun skala prioritas. Kita bagian dari pengambil keputusan, harus punya peran dengan baik. Kita semua pemimpin, dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban," kata mantan Sekretaris Jenderal PDIP ini.

Editor: Surya