Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

DPR Katakan Mustahil Pilkada Serentak Dilaksanakan 2015
Oleh : Surya
Rabu | 11-02-2015 | 20:32 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta -  Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak dilaksanakan pada Oktober 2015, jika bisa dilakukan percepatan pelaksanaannya.


Permintaan untuk pelakanaan Pilkada serentak 2015 juga disampaikan oleh Mendagri Tahjo Kumolo karena semua proses telah disiapkan.

Anggota Komisi II DPR, Fraksi PAN, Yandri Susanto menilai, keinginan Presiden Jokowi tersebut tidak memungkinkan.

"Kalau lihat persiapan pusat sama daerah khususnya menyangkut tahapan dan pendanaan kelihatannya nggak mungkin 2015. Ini karena banyak daerah yang belum menganggarkan untuk pilkada serentak," ujar Yandri di  Jakarta, Rabu (11/2/2015).

Selain permasalahan anggaran, percepatan pilkada serentak itu pun akan terkendala dengan pembahasan konstitusi atau aturan nantinya.

"Akibat dari revisi undang-undang pilkada pasti ada pengaruhnya terhadap semua tahapan. Belum lagi peraturan-peraturan KPU dan Bawaslu juga harus menyesuaikan dengan undang-undang hasil revisi," katanya. 

Sedangkan Anggota Komisi II DPR dari FPKB Abdul Malik Haraimain mengatakan,  Komisi II DPR tetap akan mengundurkan waktu pelaksanaan pilkada serentak menjadi tahun 2016 yang semula akan dilakukan pada tahun ini.

Namun Malik membantah, jika pengunduran waktu ini karena menunggu dualisme kepemimpinan di Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tuntas. "Kami kemarin diskusi sama sekali tidak menyentuh masalah itu," kata Malik.

Malik menegaskan, tidak ada kaitannya pengunduran waktu pilkada serentak dengan penyelesaian dualisme dari dua partai politik itu.

"Karena pada akhirnya KPU (Komisi Pemilihan Umum) kembali pada hasil pengadilan," ucapnya.

Malik menegaskan,  pertimbangan rencana pengunduran waktu pilkada serentak lantaran bisa memberi kesempatan KPU untuk mempersiapkan lebih matang pelaksanaan pilkada serentak.

"Yang jadi pertimbangan kami itu pertama, KPU sebetulnya lebih aman dan nyaman 2016 mulai (pilkada serentak), karena dia punya persiapan lebih panjang. Lalu kedua parpol lebih siap," katanya.

Editor: Surya