Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Tertuang Dalam Target Pembangunan Millenium Goals

AGKIA Desak Pemerintah Tingkatkan Jumlah dan Kualitas Bidan
Oleh : sumantri
Senin | 27-06-2011 | 07:31 WIB
Bidan.JPG Honda-Batam

Ilustrasi seorang bidan sedang melakukan tugas membantu proses persalinan (foto 1st)

Batam, batamtoday -  Pemerintah didesak oleh Aliansi Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (AGKIA) untuk segera meningkatkan jumlah dan kualitas bidan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan komitmen yang pernah dinyatakan oleh pemerintah untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak, seperti yang tertuang dalam target Pencapaian Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs).

Desakan ini disampaikan Aliansi Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (AGKIA) yang terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat nasional dan internasional, antara lain Aliansi Pita Putih Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia (IBI), FITRA, World Vision Indonesia, Plan Indonesia, PKBI, ChildFund dan Save the Children, sehubungan dengan peringatan Hari Bidan Nasional dalam waktu dekat ini.

"Kami mengirimkan surat pernyataan bersama yang dilayangkan hari ini kepada delapan Menteri dan pejabat setingkat Menteri terkait, yaitu Menkokesra, Menteri Kesehatan, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Sosial, Menteri Pendidikan, Menteri Dalam Negeri, Ketua Bappenas, serta Utusan Khusus Presiden untuk pencapaian target MDGs," ungkap Irma Hidayana, kordinator AGKIA dari Save the Children, pada peringatan hari jadi rumah sakit Awal Bross Batam (RSAB), kepada batamtoday, Minggu, 26 Juni 2011.

Irma menjelaskan, hingga saat ini, 48 juta perempuan di dunia belum mendapat pertolongan dari tenaga kesehatan terlatih di saat persalinan. Khusus di Indonesia, lebih dari 17 persen persalinan tidak ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, dan hanya separuh dari jumlah persalinan yang terjadi di fasilitas layanan kesehatan.

”Terdapat disparitas jumlah bidan yang sangat besar antardaerah. Di Maluku Utara, lebih dari 70 persen persalinan tidak ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. Di Indonesia, setiap tiga menit satu balita meninggal, dan setiap 30 menit seorang ibu meninggal," kata Irma menambahkan.

Menurut data AGKIA, penurunan angka kematian anak dan ibu saat melahirkan (seperti yang menjadi target MDGs poin 4 dan 5), tidak akan tercapai tanpa ada percepatan aksi nyata dari pemerintah.

”Pertemuan umum PBB September 2011 menjadi kesempatan bagi pemerintah Indonesia untuk menunjukkan komitmen kuat dalam mengejar pencapaian target MDGs, khususnya poin ke-4 dan ke-5, mengenai penurunan angka kematian anak dan ibu,” ujar Irma lagi.

Sementara itu, perwakilan AGKIA dari Plan Indonesia, Wahdini Hakim menjelaskan, di seluruh dunia, lebih dari 3,5 juta tenaga kesehatan, termasuk bidan, dibutuhkan hingga 2015. Khusus di Indonesia, masih dibutuhkan puluhan ribu bidan agar rasio 1 bidan per 1.000 penduduk terpenuhi.

”Karena itu, kami meminta pemerintah agar bisa memastikan bahwa pada tahun 2015, seluruh persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. Sehingga, angka kematian ibu yang mencapai 228 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2007 bisa ditekan menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup, pada tahun 2015, seperti janji pemerintah pada sebuah pertemuan PBB tahun lalu,” ujar tukas Irma.

Irma sendiri berpendapat, percepatan aksi nyata untuk menurunkan tingkat kematian anak dan bayi juga bisa dilakukan dengan mengalokasikan anggaran persalinan bagi 1,5 juta keluarga miskin di tahun 2011. Sesuai dengan amanat UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pada tahun 2012 pemerintah juga harus meningkatkan alokasi anggaran kesehatan, minimal 5 persen dari APBN.