Jakarta, Batamtoday -Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB) di MPR Lukman Edi meminta Ketua MPR Taufik Kiemas mempertemukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubowo X. Pertemuan yang difasilitasi ketua MPR itu, diharapkan bisa mengakhiri polemik RUU DIY dan mencegah disintegrasi bangsa.

"Kita minta Ketua MPR mempertemukan SBY dengan Sultan untuk mengakhiri polemik RUU DIY yang sudah sebulan ini. Pak Taufik Kiemas bisa menjadi penengah, kalau tidak segera didamaikan efeknya sangat besar," kata Lukman Edi di Jakarta, Rabu (15/12/2010).

Menurut Lukman Edi, polemik RUU DIY ini bisa merembet ke persoalan integritas NKRI. Sebab, dari hasil sosialisasi MPR mengenai harga mati NKRI di Pekanbaru, Bandung dan Jakarta beberapa waktu lalu, masalah Yogyakarta dipertanyakan. "Kalau demikian, apa kita masih butuh pusat kalau tidak mampu berikan kesejahteraan rakyat. Apa masih mengandalkan NKRI, kenapa tidak federal saja. Itu pertanyaan-pertanyaan yang mengemuka saat kita sosialisasi," katanya.

MPR, kata Lukman, sudah mengiventarisasi beberapa daerah rawan seperti Riau, Aceh dan Papua yang kerap mempertanyakan keberlangsungan NKRI. Dengan adanya kasus Yogyakarta ini, kata politisi asal Riau, ini justru akan membuat daerah-daerah lain bergejolak dan mempertanyakan NKRI. "Harusnya pemerintah tidak ngotot soal Keistimewaan Yogyakarta, dan harus mendengarkan kemauan masyarakat Yogyakarta," katanya.

Kekhususan dan Keistimewaan, lanjut Lukman, memang sengaja diatur dalam pembahasan empat kali amandemen UUD 1945, yang sengaja diberikan agar tetap dalam wadah NKRI. "Harusnya presiden dan mendagri baca itu, naskahnya ada di MPR dan Mahkamah Konstitusi. Jangan sampai Yogyakarta menuntut merdeka, dan mengispirasi daerah lain melakukan hal yang lama," kata mantan Menneg PDT ini.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi II DPR dari F-PDIP Ganjar Pranowo mengatakan, pemerintah harusnya mengikuti suara masyoritas rakyat Yogyakarta yang menghendapi penetapan Sultan sebagai Gubernur DIY. "Tapi saya yakin  pemerintah akan mengikuti aspirasi mayoritas yaitu penetapan, kita sedang menunggu drafnya yang sampai hari ini belum dikirim," katanya.

Ganjar tidak yakin polemik RUU DIY sengaja dirancang untuk pengalihan isu terhadap beberapa kasus yang menimpa pemerintahan SBY. "Jika itu benar, sama saja SBY menggali sumurnya sendir. Itu gali lubang sendiri untuk tidak dipercaya oleh rakyat,” katanya.  

Sebaliknya Wakil Ketua PPUU DPD RI Wayan Sudhirta menilai, polemik seputar RUU DIY yang dilontarkan pemerintah sengaja di desain untuk mengalihkan isu besar dan strategis seperti penjualan saham IPO PT Krakatau Steel (KS), Garuda Indonesia (GIA), Century dan kasus-kasus besar lainnya yang merusak   citra pemerintah selama ini.

"Maju mundurnya soal Yogya ini, sebelumnya bilang monarki, lalu Sultan tetap sebagai gubernur, lalu tetap dipilih langsung melalui Pemilukada untuk melaksanakan demokrasi dan lain-lain ini sengaja di disain untuk mengalihkan kasus-kasus besar," kata Wayan Sudirta.