BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) bakal mengumpulkan seluruh bupati dan walikota se-Indonesia dalam waktu dekat ini. Kemendagri akan menjadwalkan mereka untuk berdialog langsung dengan Presiden Jokowi Widodo (Jokowi).

"Mulai Januari ini, seluruh bupati, wali kota akan kita pertemukan, berdialog langsung dengan bapak presiden. Tanggalnya belum, tapi Januari 2015 ini," kata Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo di Jakarta,  Selasa (6/1/2015).

Dengan adanya pertemuan itu, kata Tjahjo, pembangunan daerah diharapkan berjalan efektif dan efisien. "Kita bisa inventarisasi permasalahan daerah. Bisa didengar langsung. Jadi mungkin ada 3 sampai 4 kali pertemuan," ujar Tjahjo.

Model dialog yang akan dilakukan saat pertemuan, menurut Tjahjo akan dilakukan dengan menghadirkan beberapa kepala daerah. Dialog juga kemungkinan akan dilakukan tiga hingga empat kali.

Dia menambahkan, presiden telah bersedia untuk berdialog langsung. "Presiden sudah bersedia bertemu dan berdialog langsung. Biasanya kalau tidak di Istana Negara, di Istana Bogor," katanya.

Menurutnya, Kemdagri bakal menjadi poros utama komunikasi pemerintahan daerah dan pusat. "Forum komunikasi antara presiden dan lain-lain kalau bisa setahun 3 kali cukup. Kepala daerah itu tangan-tangan presiden," katanya.

Tjahjo menambahkan, Kemendagri juga akan segera mempercepat proses pembangunan wilayah perbatasan sesuai arahan presiden. Untuk pelaksanaannya, Kemendagri akan menandatangani sejumlah MoU dengan sejumlah pihak kemanan.

"InsyaAllah tahun ini wajah perbatasan kita yang dikelola dengan dana Rp 16 triliun bisa terwujud dengan baik. Awal bulan kami akan ada MoU antara Kemendagri dan kepolisian, KPK untuk pengawasan dan mendukung KPK membuka cabang di daerah rawan korupsi," katanya.

Pada kesempatan itu, Mendagri mengungkapkan Kemendagri memiliki 3 agenda prioritas yang akan dilakukannya selama 2015 ini, selain menfasilitasi pertemuan antara kepala daerah dengan Presiden Jokowi.

Adapun 3 poin agenda prioritas tersebut antara lain :

1. Memudahkan perizinan, pelayanan terpadu satu pintu, pengembangan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, mereduksi hambatan birokrasi, terwujudnya akuntabilitas atau transparansi tata keuangan daerah, meningkatkan kerjasama dengan kepolisian, kejaksaan, KPK serta PPATK dalam mengawal strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi, berbagai unit pelayanan aparatur pemerintah pusat atau daerah yang harus semakin ditingkatkan efektifitasnya.

2. Konsisten melaksanakan UU No 23 tahun 2014 terkait pengaturan sanksi Pemda provinsi kabupaten dan kota. Meningkatkan monitoring evaluasi pembinaan terhadap penerapan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan Kemendagri dalam rangka akuntabilitas keuangan dan kinerja.

3. Melaksanakan tiga program quick wins: penyusunan dan sosialiasai inpres, penerapan SIKAD pelayanan aparat dan sosilialisasi nilai pelayanan sesuai UU pelayanan publik, inisiasi gerakan aparat pemerintah menuju Indonesia yang ramah membangun berbagai fasilitas dan keamanan di ruang publik, menyelesaikan rencana tata ruang wilatah, terjaminnya akurasi data base kependudukan.

Editor: Surya