Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Jelang Pilkada Serentak 2015

Pemerintah Resmi Evaluasi Pengunaan Dana Bansos agar Tak Disalahgunakan Kepala Daerah
Oleh : Surya
Selasa | 23-12-2014 | 19:10 WIB
Tjahjo1.jpg Honda-Batam
Mendagri Tjahjo Kumolo

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Jelang pelaksanaan Pilkada serentak 2015, pemerintah secara resmi melakukan evaluasi terhadap penggunaan dana bantuan sosial (Bansos).

Karena penggunaannya kerapa menimbulkan problematika hukum dan memboroskan anggaran negara, serta banyak digunakan para kepala daerah dalam pilkada.

Penegasan itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Jakarta, Selasa (23/12/2014). 

"Saya memberi penjelasan soal dana Bansos yang selama ini menjadi polemik. Sudah menjadi rahasia umum kalau dana itu banyak dimanfaatkan oleh kepala daerah jelang Pilkada. Makanya penggunaan dana Bansos kita evaluasi," kata Mendagri.

Menurut Tjahjo, penggunaan dana Bansos tidak dihentian seratus persen, tetapi dilakukan evaluasi secara menyeluruh mengenai penggunaannya selama ini.

"Jadi Bansos tidak dihentikan tapi dievaluasi apakah pemberian Bansos lama ini yang ternyata di daerah banyak problem hukum. Ada anggota DPR atau kepala daerah terkena masalah hukum bansos dibagikan menjelang Pilkada saja, itukan tidak tepat sasaran," katanya. 

Evaluasi ini, ata Mendagri,  dilakukan untuk melihat apakah selama ini sudah efektif atau belum pembagian dana Bansos. "Ada evaluasi, lebih baik difokuskan jangan disebar di semua daerah ada Bansos," katanya.

Sementara Wapres Jusuf Kalla menegaskan, pemerintah akan menghapus penggunaan dana Bansos secara terbatas.  Penghapusan dilakukan karena selama ini bansos digunakan untuk keperluan yang tidak terlalu penting.

"Itu dihapus terbatas. Untuk yang penting saja. Seperti rumah ibadah tetap ada," kata Jusuf Kalla. 

Wapres mengungkapkan, penggunaan dana bansos selama ini diperuntukkan untuk hal yang tidak terlalu penting. Malahan penggunaan dana bansos akan membengkak jelang pemilihan kepala daerah.

"Bansos yang katakanlah untuk kebutuhan yang tidak urgent ya memang banyak yang digunakan untuk kebutuhan politik. Itu yang kita hapus. Llihat saja trennya, begitu mau pilkada bansos naik," katanya.

Editor: Surya

Berita Lainnya

KPU Kirim Surat ke Caleg Terpilih untuk Segera Lapor LHKPN

14-07-2024 | 16:04 WIB

Trump Ditembak saat Kampanye, Nyawanya Selamat, Hanya Alami Luka pada Telinga Kanan

14-07-2024 | 09:04 WIB

Ultras Bunda Marlin Takkan Biarkan Marlin Agustina Berjuang Sendiri di Pilwako Batam 2024

13-07-2024 | 08:24 WIB