BATAMTODAY.COM, Tanjunguban - Nesar Ahmad, kader Partai Golkar Kabupaten Bintan yang saat ini menjabat sebagai Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Bintan, mengakui adanya permasalahan usai Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Jakarta dan Bali. Termasuk isu akan didepaknya Ketua DPD Partai Golar Kabupaten Bintan, Lamen Sarihi, yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Bintan.

Nesar Ahmad yang biasa disapa Ade itu mengaku sama sekali tidak mengetahui kehadiran Lamen dalam munas tersebut. "Kami selaku kader Partai Golkar, walaupun sudah duduk sebagai anggota dewan, sama sekali tidak pernah dilibatkan saat ketua akan menghadiri munas, baik yang dilaksanakan di Jakarta atau Bali," katanya kepada BATAMTODAY.COM, Selasa (9/12/2014).

Nesar yang juga menjabat sebagai Ketua Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar Gunungkijang itu, mengatakan akan meminta klarifikasi terkait kehadiran Lamen Sarihi dalam munas yang menimbulkan polemik tersebut.

"Kita akan segera mengklarifikasi terkait kehadirannya dalam munas. Kalau memang untuk tujuan berdiri di dua kaki atau ada tujuan lain, maka risikonya berarti dia sendiri yang akan menanggungnya," tegas Nesar.

Sebelumnya, menyikapi kehadiran Ketua DPD II Partai Golkar Bintan, Lamen Sarihi, dalam Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Jakarta dan terancam akan dipecat oleh partainya, dinilai suatu hal yang berlebihan.

Wakil Ketua I DPD II Golkar Bintan, T Sianturi, mengatakan, sebelum kekisruhan itu berlanjut, hendaknya semua kader dan elit partai terutama di Bintan, harus kembali duduk bersama untuk membahasnya secara aturan terutama yang selama ini dianut oleh partai berlambang pohon beringin ini.

"Selaku pengurus DPD II Partai Golkar di Kabupaten Bintan, sama sekali tidak mengatahui masalah kehadiran ketua DPD II Golkar dalam Munas Partai Golkar di Jakarta. Karena sebelumnya pengurus partai tidak pernah melakukan rapat pleno," ungkap Sianturi.

Sehingga kehadiran ketua Golkar Bintan, tidak diketahui apakah mengatasnamakan pribadi atau pengurus Golkar Bintan. Karena secara aturan harusnya sebelum berangkatnya pengurus untuk menghadiri Munas, pengurus partai di daerah harus terlebih dahulu melakukan rapat untuk membahas apa yang akan dibawa ke Munas.

"Pertanyaannya  pengurus partai dari daerah yang hadir di Munas Jakarta atau Bali, apakah sudah benar membawa hasil rapat partai dan sudah melalui tahapan sesuai dengan aturan benar. Kalau tidak berarti apapun putusan yang dihasilkan dalam Munas Golkar baik di Jakarta dan Bali, perlu dikaji kembali," tegasnya.

Sehingga, kata T Sianturi, kalau bicara masalah pecat memecat masih terlalu dini. Kalau pun kedepannya hal tersebut terjadi, seluruh pengurus yang ada pun harus menyelesaikannya dengan cara yang benar. Karena apapun hasilnya, rapat pengurus adalah roh bagi keberlangsungan organisasi sehingga semua harus kembali ke aturan dan mekanisme partai yang sudah baku.

Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Bintan, Lamen Sarihi terancam dinonaktifkan dari jabatannya di partai dan Ketua DPRD Bintan menyusul kehadirannya bersama dua kader partai beringin Kepri dalam Munas Partai Golkar versi Majelis Penyelamat Partai yang digelar di Ancol, Jakarta.

"Dalam waktu dekat akan kita lakukan penonaktifan dan pemecatan yang bersangkutan (Lamen Sarihi-red) bersama dua orang lainya, sebagai kader dan anggota DPRD dari Partai Golkar," ujar Sekretaris DPD I Partai Golkar Kepri, Agustar, , Senin (8/12/2014).

Ditanya siapa dua orang kader Golkar Kepri yang turut serta dengan Lamen Sarihi mengikuti Munas Ancol di Jakarta itu, Agustar enggan menyebutkan. Namun, dia mengatakan, sesuai dengan Keputusan Munas Golkar di Bali, kader dan pengurus Golkar yang mengikuti Munas di Ancol, secara jelas bukan lagi bagian dari Golkar, karena sesuai dengan hasil Munas Golkar versi Aburizal Bakrie sebelumnya sudah diinstruksikan.

"Hal ini merupakan salah satu hasil keputusan Munas Golkar di Bali sebelumnya. Jadi pelaksanaan penonaktifan dan pemecatan orang-orang tersebut, bukan merupakan keinginan kita, tetapi merupakan aturan dan mekanisme yang sudah disepakati DPP dan seluruh DPD pada Munas Golkar yang dilaksanakan di Bali beberapa waktu lalu," kata Agustar.

Pelaksanaan penonaktifan dan pemecatan, tambah Agustar yang mengaku sedang di Kantor Kementerian Hukum dan HAM untuk mendaftarkan kepengurusan DPP Golkar versi Munas Bali, akan dilaksanakan dengan segera, mulai dari penonaktifan Lamen Sarihi sebagai Ketua dan Pengurus DPD II Partai Golkar Kabupaten Bintan. (*)

 Editor: Roelan