BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pengamat politik ketatanegaraan Didied Mahawara mempertanyakan ditiadakannya jabatan Menko Kesra dalam Kabinet Kerja pemerintahaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK).

Penghapusan Kementerian Koordinator Kesra diganti dengan Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ada upaya kesengajaan ingin menghilangkan niat untuk mensejahterahkan rakyat.

"Atau hanya untuk menghindari adanya tuntutan masyarakat luas apabila dalam masa lima tahun pemerintahannya tidak mampu mencapai target untuk mewujudkan kesejahterakan terhadap rakyat miskin dan hal ini apa akan dinyatakan bahwa Jokowi tidak melaksanakan amanat Pasal 34 UUD 45?" tanya Didied yang juga Direktur Eksekutif The Presiden Center dalam rilisnya di Jakarta,  Selasa (28/10/2014).

Selain itu, ungkap dia, dengan tidak dibentuknya Kementerian Kependudukan dan BKKBN apakah Jokowi-JK telah melakukan pembiaran terhadap meledaknya jumlah penduduk yang bisa mencapai 500 juta sehingga pada waktu 5 sampai 10 tahun ke depan  akan memberikan dampak terhadap  kemisikinan dan pengangguran yang tidak terkira.

"Padahal, di masa pemerintahan Pak Harto pengendalian jumlah penduduk termasuk sebagai prioritas utama,"  bebernya.

Bahkan, lanjut dia, dengan tidak direalisasikannya Kementerian Ekonomi Kreatif seperti yang pernah dinyatakan Jokowi ketika debat capres, bahwa apabila dirinya menjadi Presiden akan lebih mengutamakan pengembangan terhadap ekonomi kreatif sehingga Prabowo memberikan apresiasi dan salut hingga menjabat tangan Jokowi.

"Maka dengan demikian, apakah Jokowi tidak menyadari bahwa apabila ekonomi kreatif tersebut tidak ditetapkan dalam salah satu pos kementerian  akan dinyatakan telah melakukan pembohongan publik," paparnya. 

Editor: Surya