Jakarta, batamtoday - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) HM Sani meminta pemerintah pusat segera menuntaskan masalah perbatasan di perairan Natuna dan Laut Cina Selatan antara Indonesia dengan Singapura, Malaysia dan Vietnam negara tetangga seperti Singapura.

"Kita memiliki 19 pulau yang berbatasan dengan negara tetagga seperti Singapura, Malaysia dan Vietnam di Laut Cina Selatan. Itu minta segera dituntaskan, karena tidak semua pulau berpenghuni. Dan kta harap selesai 2011, karena jaraknya hanya 40 mil," kata Sani saat Rapat Koordinasi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Jakarta, Senin (13/12/2010).

Menurut Sani, perbatasan dengan tiga negara itu di Laut Cina Selatan harus segera dituntaskan karena wilayah tersebut mengandung gas. Untuk mencapai Natuna dan Anambas, kata Sani, hanya bisa ditempuh dengan kapal perintis, selain dinaiki penumpangh juga mengangkung hewan ternak seperti kambing dan kerbau. Sedangkan kapal patroli AL tidak menjangkau pulau-pulau yang berbatasan dengan negara tertangga, akibatnya tiga nelayan Kepri ditangkap kembali Polisi Diraja Malaysia.

"Ke natuna dan Anambas, cuma dua kapal perintis. Penumpangnya campur Kambing dan kerbau seperti belum merdeka saja. Sedangkan lapangan terbangnya baru di Ranai dan Palmatak. Kita usul ada dua lagi dibangun di Tambabelan dan Jemaja," katanya.
 
Sedangkan pemerintah mencatat adanya 8 persoalan utama terkait masalah perbatasan dengan negara lain. Hal itu diungkapkan Kepala BNPP yang Mendagri Gamawan Fauzi. 

Gamawan menyebutkan, masalah pertama dalam hal perbatasan adalah penetapan perbatasan dengan negara lain yang masih belum tuntas. Kedua, selama ini persepsi yang berkembang masih menempatkan perbatasan sebagai halaman belakang. "Tantangannya adalah menjadikan perbatasan sebagai beranda depan," ucap Gamawan dalam rakor yang juga dihadiri Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Perhubungan Freddy Numberi, Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, serta sejumlah gubernur yang wilayahnya berbatasan dengan negara lain.

Permasalahan ketiga yang dicatat BNPP adalah minimnya sarana dan pra sarana dasar di perbatasan. Keempat, masih miskinnya penduduk di wilayah perbatasan dan masih minimnya infrastruktur dasar. Meski demikian untuk perbatasan dengan Panua Nugini atau Timor Leste, sarana dan pra sarana milik Indonesia masih lebih baik. "Tapi kalau untuk Kepri ya jangan dibandingkan dengan Singapura," ucap Gamawan sembari melihat ke Gubernur Kepri M Sani yang jyuga hadir di rakor BNPP.

Kelima, masih maraknya kegiatan ilegal di perbatasan seperti ilegal mining, ilegal logging, serta perdagangan manusia. Soal ilegal mining, Gamawan mengaku bahwa belum lama ini dirinya menerima laporan dari Kalimantan Barat tentang adanya material dari galian yang dibawa ke negara lain. "Saya sedang minta LIPI meneliti jenis materialnya," ucap Gamawan.

Masalah keenam yang dicatat BNPP adalah masih dominannya kawasan lindung sementara pembangunan masih terbatas. Ketujuh, pos pemeriksaan lintas batas dan pengamanan perbatasan belum optimal. "Kedelapan, permaslaahannya karena perbatasan ditangani oleh lebih dari 29 kementrian dan lembaga," ucap Gamawan.

Meski demikian BNPP berupaya memberesi satu per satu permasalahan yang ada. Menurut Gamawan, sasaran utama BNPP adalah menekan pelanggaran hukum dan mendongkrak perekonomian di 46 kabupaten di 12 provinsi yang berbatsan dengan wilayah negara lain.

"Sudah disiapkan 60 program untuk kawasan perbatasan. Prioritasnya adalah penetapan dan penegasan batas, penguatan hankam dan penegakan hukum, pengembangan ekonomi perbatasan, peningkatan layanan sosial dasar dan budaya, serta penguatan kapasitas lembaga pengelola perbatasan," ucap Gamawan.

Mantan Gubernur Sumatera Barat itu merincikan, total anggaran di 29 kementrian/lembaga yang digunakan Untuk membiayai program di perbatasan sebesar Rp 4,1 triliun. Dari angka itu, sebut Gamawan, anggaran paling besar berasal dari Kementrian Pekerjaan Umum yaitu mencapai 3,1 trilyun, sementara dari Kementrian Kesehatan anggaran yang disiapkan sebesar Rp 605 miliar.

Selanjutnya Kementerian Pertahanan mengalokasikan anggaran Rp 290 miliar, disusul dari Kementrian Koperasi dan UKM Rp 92 miliar, Kementerian Hukum dan HAM Rp 62 milyar untuk pembenahan keimigrasian, Kementrian Komunikasi dan Informasi Rp 42 milyar, serta Kementrian Kelautan Rp 2,5 miliat.

Selain program perbaikan infrastruktir dan kesejahteraan, pemerintah juga membuka kemungkinan pembentukan daerah otonom baru di wilayah perbatasan. "Kalau di perbatasan dirasa perlu dibentuk kabupaten baru, demi negara tak harus usulan dari bawah. Pusat bisa berinisiatif membentuk kabupaten," ucap Gamawan.