"Misal Pak Djoko Kirmanto membangun jalan melalui hutan, bendungan, sampai tata ruang. Ada di dalam maping kehutanan tapi sudah jadi kota. Masalah rakyat, mereka sudah tinggal di sana, tapi nggak dapat haknya karena tinggal di kawasan hutan. Dengan peraturan bersama ini diharapkan banyak menyelesaikan masalah, khususnya di sektor kehutanan sendiri," katanya. 

Sedangkan Kepala BPN Hendarman Supandji mengatakan, MoU yang telah ditandatangani bersama KPK akan meminimalisir konflik soal perizinan lahan. Pasalnya, selama ini sengketa lahan hutan masih menjadi masalah yang sulit ditangani.

"Kita untuk pencegahan tujuannya. Saya sangat apresiasi terhadap KPK yang mempunyai inisiatif mendorong Kementerian untuk menandatangani MoU ini. Mencegah supaya tidak terjadi sengketa yang berkepanjangan. Kawasan hutan isinya 65 persen dari kawasan, sisanya non kawasan. Jumlah penduduk bertambah dan ingin mendapat legalisasi dari asetnya," kata Hendarman. 

Sementara Wakil Ketua KPK Zulkarnain menegaskan, empat kementerian seperti kemenhut , Kemenpu, Kemendagri dan BPN bersama KPK  menandatangani kesepahaman terkait dengan kawasan hutan.

"Empat kementerian tanda tangani kesepahaman penyelesaian hak terkait dengan pengelolaan kawasan hutan. Ini bagian dari MoU (memorandum of understanding) yang dilaksanakan 12 kementerian yang lalu pada bulan Maret 2013 menyangkut tata kelola kawasan hutan di Indonesia," kata Zulkarnain.

KPK memandang bahwa MoU yang telah disepakati telah menyangkut banyak aspek terkait masalah kehutanan. "Menyangkut hak-hak atas tanah mengenai satu peta untuk Indonesi. Kementerian PU menyangkut tata ruang. Kemendagri menyangkut daerah-daerah yang terkait menyangkut masalah hutan," kata Zulkarnain.

Kemendagri menilai peraturan bersama yang berawal dari nota kesepahaman itu merupakan kebijakan yang sangat baik dan diharapkan bisa meminimalisir konflik tumpang tindih di kawasan hutan. Menurut Irjen Kemendagri Maliki Heru Santosa, pihaknya akan meminta seluruh kepala daerah agar bisa menyukseskan peraturan-peraturan terkait pertanahan atau kehutanan.

Kemendagri, lanjut Maliki, juga akan meminta percepatan pembangunan daerah bagi masyarakat yang terkena konflik terkait pembangunan kawasan hutan. "Meminta mempercepat pembangunan daerah terhadap masyarakat yang terkena dampak dan konflik dalam pembangunan kawasan hutan," tandas Maliki yang mewakili Mendagri Gamawan Fauzi.

Plt Kemenhut Chairul Tanjung menambahkan, MoU yang ditandatangani itu kemudian menjadi peraturan bersama tentang tata cara penyelesaian penguasaan tanah di dalam kawasan hutan. Instansi yang ikut menandatangani peraturan bersama itu antara lain Kemendagri, Kemenhut, Kementerian Pekerjaan Umum dan BPN.

Berikut isi draft Peraturan Bersama Mendagri, Menhut, Menteri PU, Kepala BPN tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah di Dalam Kawasan Hutan :

Menimbang:

A. Bahwa sesuai putusan MK nomor 34/PUU-IX/2011, penguasaan hutan oleh negara harus memperhatikan dan menghormati hak-hak atas tanah masyarakat

B. Bahwa sesuai dengan putusan MK Nomor 45/PUU-IX/2012, pengukuhan kawasan hutan harus segera dituntaskan untuk menghasilkan kawasan hutan yang berkepastian hukum dan berkeadilan

C. Bahwa sesuai dengan putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, hutan adat bukan merupakan hutan negara.

D. Bahwa pada 11 maret 2013 telah ditandatangani Nota Kesepakatan Bersama tentang percepatan pengukuhan kawasan hutan Indonesia oleh 12 Kementerian/lembaga negara.

E. Bahwa dalam rangka menyelesaikan hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan serta sesuai prinsip Negara Kesatuan RI perlu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

Editor: Surya