Dugaan Gratifikasi Seks untuk Pejabat Kanwil Hukum dan HAM Kepri Diselidiki

Dugaan Gratifikasi Seks untuk Pejabat Kanwil Hukum dan HAM Kepri Diselidiki

Oleh : Charles Sitompul

Kamis | 02-10-2014 | 08:18 WIB

Ilustrasi.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Dugaan penerimaan gratifikasi seks bagi pejabat Kantor Wilayah Hukum dan HAM Kepulauan Riau dalam kasus korupsi pembangunan Rutan Batam diselidiki instansi tersebut. Pejabat yang terbukti menerima gratifikasi akan ditindak tegas.

"Kalau benar dalam korupsi ini, ada oknum pejabat Kanwil Hukum dan HAM yang menerima gratifikasi seks, akan ditindaklanjuti dan diberikan sanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku," kata Rinto Gunawan, Humas Kanwil Hukum dan HAM Kepri kepada BATAMTODAY.COM, Rabu (1/10/2014) petang.

Rinto juga mengatakan kebenaran dugaan penerimaan gratifikasi seks pada sejumlah oknum pejabat Kanwil Hukum dan HAM Kepri, yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi Rutan Batam, pihaknya baru mendapatakan informasi dari media massa, yang menyatakan adanya rekaman CCTV yang disita oleh penyidik kejaksaan.

Berdasarkan pengakuan tersangka Asep Gustianur, selain memberikan sejumlah dana pada pejabat Kanwil Hukum dan HAM, pemberian layanan hiburan karaoke dan penjaja seks asal luar negeri bagi sejumlah oknum pejabat Kanwil Hukum dan HAM Kepri.

Bahkan, dari data resi tagihan yang ditanggung dan dibayarkan kontraktor serta sub-kontraktornya terdapat ratusan juta rupiah biaya karaoke ditambah memboking sejumlah wanita malam asal Tiongkok dan Hindustan, dengan banderol Rp3,5 juta sampai Rp5 juta sekali booking di lokasi sejumlah tempat hiburan malam di Batam.

Penyelidikan ini dibenarkan oleh penyidik Kejati Kepri, namun enggan membeberkan secara rinci mengenai siapa-siapa saja yang diduga menerima gratifikasi seks ini.

Kanwil Hukum HAM Kepri Potong Gaji dan Hentikan Tunjangan untuk Muis. Sementara itu, menyikapi status tersangka yang disematkan kepada Muis dalam kasus korupsi pembangunan Rutan Batam, Kanwil Hukum dan HAM Kepri telah memotong gaji dan menghentikan tunjangan jabatan bagi Kepala Bidang Program dan Perencanaan itu.

"Status yang bersangkutan masih sebagai Kasubbag PPL, tetapi dengan status tersangkanya, untuk sementara diganti dengan Pelaksana Harian (Plh). Namun yang jelas sejak ditetapkan tersangka, Gaji Muis sudah dilakukan pemotongan dan penyetopan dana tunjangannya," kata Rinto.

Pelaksanaan pemotongan gaji serta penghentian tunjangan jabatan bagi Muis, kata Rinto dilakukan atas perintah Kepala Kanwil Hukum dan HAM Kepri yang lama, Kabul Priyono.

Ketika diminta tanggapanya, mengenai proses hukum atas dugaan tindak pidana Kolusi, Korupsi dan Nepotisme dari mulai tender, pelaksanaan pekerjaan hingga ke pencairan dana proyek yang mencapai 100 persen, yang dilakukan Muis selaku PPK, Rinto menyatakan belum bisa berkomentar. Pihaknya sepenuhnya, menyerahkan proses hukum dugaan tindak pidana itu pada proses hukum yang berlaku.

Sebagaimana diketahui, Kejaksaan Tinggi Kepri telah menetapkan dua tersangka dalam korupsi proyek pembangunan Rutan Batam, masing-masing Muis selaku PPK dan Asep Gustianur selaku kontraktor dan direktur PT Mitra Prabu Pasundan.

Adapun nama-nama pejabat Kanwil Hukum dan HAM yang terlibat langsung sebagai panitia dalam proyek pembangunan Rutan Batam dengan alokasi dana Rp15 miliar tahun 2013 adalah Muis selaku PPK, Iwan Kurniawan SH, Robby Martedja, Suji Hartanto, Nimrot Sihotang dan Andi Gustomo selaku Panitia Pokja Pelaksanaan Lelang yang memenangkan PT Mitra Prabu Pasundan sebagai [emenang.

Sedangkan, Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) juga dipegang Muis. Sementara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah Kepala Divisi Lapas Dwi Swastono, Jefri sebagai Kabag Penyusunan Program dan Laporan (P2L) Kanwil Hukum dan HAM serta beberapa orang anggota lainnya.

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Polresta Tanjungpinang Lakukan Pengamanan Pelepasan Pemberangkatan Calon Jemaah Haji

Klub Milik Pengusaha Indonesia, Como Resmi Promosi ke Serie A Italia

DPD RI Minta HIPMI Berfikir sebagai Pengusaha, bukan Kontraktor

Catatan Politik Didik J Rachbini soal Wacana Penyatuan Anies dan Ahok di Pilgub Jakarta

MPR RI Tegaskan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Sulit untuk Dijegal

Muhammad Firmansyah Daftar Calon Bupati Karimun ke PDIP

Satlantas Polres Bintan Jemput Bola Permudah Perpanjangan SIM, Ini Jadwal dan Tempatnya

Rampungkan Seleksi, IPSI Bintan Bentuk Tim Pencak Silat Menuju Popda Kepri 2024

Gelapkan Motor Rental, Pria di Bintan Dibekuk Polisi

Ekonomi Kepri Tumbuh 5,01 Persen di Triwulan I-2024

2 Tersangka Pemalsuan Surat Tanah di Bintan Timur Penuhi Panggilan Penyidik Polres Bintan

Imigrasi Tanjung Uban Gelar Operasi Jagratara Tahun 2024

Jika Tak Ditunda Lagi, Pekan Depan Majelis Hakim Bacakan Vonis untuk Terdakwa Riki Lim

Polres Karimun Bongkar Jaringan Narkoba Johor Bahru Malaysia-Karimun

Polresta Tanjungpinang Musnahkan Barang Bukti 649 Gram Sabu dan 683 Butir Ekstasi