Perlu Dicari Akar Permasalahan

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Empat Anggota DPD Kepulauan Riau (Kepri) terpilih Periode 2014-2019 berharap bentrokan antara TNI-Polri di Batam yang dipicu penggrebekan BBM jenis solar illegal milik PT Bintang Abadi Sukses. tidak terulang kembali.

 

Mereka berharap Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan Kapolri Jenderal Pol Sutarman bisa mencari akar permasalahan yang memicu bentrokan tersebut. Dalam bentrokan itu, empat anggota TNI Batalyon 134 Tuah Sakti ditembak Anggota Brimob Polda Kepri.

Hal itu ditegaskan Anggota DPD Kepri terpilih Haripinto Tanuwidjaja, Ria Saptarika, Hardi S Hood dan Djasarmen Purba disela-sela Orientasi Anggota DPD RI terpilih di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (25/9/2014).

Haripinto mengatakan, permasalahan bentrokan tersebut agar segera diselesaikan, serta dapat diketahui akar masalah sebenarnya.

"Tim pencari fakta yang dibentuk TNI dan Polri agar segera menyampaikan hasil investigasinya. Akar masalahnya harus dicari penyelesaiannya," kata Haripinto.

Guna menjaga suasana kondusif di Batam, lanjut Haripinto, komandan institusi baik di Polri maupun TNI agar mengendalikan pasukannya masing-masing. "Kita harapkan masing-masing komandan untuk menjaga pasukannya agar tidak terjadi bentrokan lagi," katanya.

Ria Saptarika menilai bentrokan TNI-Polri itu semestinya tidak terjadi, karena empat anggota TNI yang ditembak Brimob itu sebenarnya sudah mengaku sebagai anggota TNI.

"Mestinya tidak terjadi, Polri harusnya punya mekanisme tanya dulu di Amerika ketika mengaku tentara atau polisi, tidak ditembak. Harus ada SOP-nya, semacam cek and ricek, jangan asal tembak," kata Ria.

Ria menduga kejadian bentrokan TNI-Polri ini merupakan rentetan kasus operasi Mabes Polri terhadap BBM illegal di Kepri yang melibatkan pengusaha BBM Ahmad Mahbub alias Abob, yang telah dijadikan tersangka dan ditahan Bareskim Mabes Polri bersama empat tersangka lainnya.

"Sepertinya kejadian bentrokan tersebut, rentetan penegakan kasus BBM sebelumnya yang melibatkan Abob. Kapolda Kepri yang baru diperintahkan berantas kasus BBM dan penegakan hukum gelper, tetapi tetap jangan 'hangat-hangat tai ayam'," kata mantan Wakil walikota Batam ini.

Sedangkan Hardi berharap agar aparat TNI dan Polri untuk saling menjaga emosionalnya, karena mereka oleh  negara dipegangi senjata api.

"Saya kecewa kalau aparat tidak bisa menempatkan emosionalnya. Kejadian seperti ini sudah berungkali terjadi, proses mental mereka harus segera diperbaiki," kata Hardi.

Dalam kasus penegakan hukum bentrokan ini, kata Hardi, jangan sampai ada kepentingan pihak-pihak tertentu, jangan ada yang diuntungkan atau dirugikan.

"Saya tidak tahu apakah kasus bentrokan TNI-Polri terkait isu BBM. Penegakan hukum dalam kasus ini harus ditegakkan, jangan ada yang dirugikan atau diuntungkan," katanya.

Sementara Djasarmen itu mengatakan, aksi penggrebekan BBM illegal oleh Polri patut diapresiasi. "Setiap yang berbau illegal tentu melanggar hukum dan aparat keamanan wajib bertindak apalagi berkaitan dengan BBM illegal. Masyarakat bisa terganggu, jika BBM illegl dibiarkan," kata Djasarmen.

Menurut Djasarmen, bentrokan TNI dan Polri di Batam merupakan ekses atau akibat penggrebekan agar segera diprosesn Denpom dan Provost guna mengetahui siapa yang bersalah.

"Sehingga kedua pihak aparat bukan diadu domba, tapi justru dapat membongkar siapa dalang atau pemilik BBM illegal. Sudah saatnya Kapolda dan Danrem ikut menjadi komando," katanya.

Edtor : Surya