Jakarta, batamtoday - Komisi III DPR mendukung upaya Poltabes Barelang menggebrek penimbunan BBM bersubsidi jenis solar yang dilakukan PT Dua Srikadi Batam (DSB). Karena upaya penyelundupan BBM itu, jelas-jelas merugikan keuangan negara dan harus ditindak tanpa pandang bulu.

"Batam itu sudah terkenal sebagai surganya para penyelundup, bukan hanya penimbunan BBM tapi juga lainya seperti mobil mewah dan barang elektronik, karena banyaknya pelabuhan tikus," kata Ahmad Yani, Anggota Komisi III DPR dari F-PPP di Jakarta hari ini, Jumat 10 Juni 2011.

Menurut Yani, tindakan Poltabes Barelang itu diharapkan tidak hanya sekedar sekali ini saja, setelah itu dilakukan pembiaran seperti yang sudah-sudah. Tindakan tegas tanpa pandah bulu, lanjutnya, dapat membuat para penyelundup pikir-pikir untuk menimbun BBM bersubsidi.

Namun, jika tindakan tegasnya lemah dan hanya dilakukan sesaat saja, tentunya tidak akan membuat  jera para penyelundup BBM. Ia menilai, sebenarnya penimbunan BBM yang dilakukan PT DSB itu sudah diketahui lama oleh Poltabes Barelang, namun tidak diambil tindakan apa-apa.

"Saya menilai polisi selama ini ada indikasi membiarkan, disamping komposisi personilnya terbatas mengingat banyaknya pelabuhan tikus. Kita minta tindakan tegas bukan kali ini saja, tetapi seterusnya," katanya.

Yani menegaskan, banyak pekerjaan rumah yang belum diselesaikan Polda Kepri terkait berbagai kejahatan penyeludupan di Batam. Bahkan tekanan dari Mabes Polri agar Polda Kepri menuntaskan berbagai kasus tersebut, kurang mendapat respon dan terkesan dibiarkan.

"Bukan hanya penimbunan BBM, seringkali tindaklanjutnya tak pernah selesai karena penegakan hukumnya setengah-setengah atau sesaat saja. Sehingga perlu dicari solusi untuk melibatkan intansi lain seperti TNI, karena sepertinya polisi tidak bisa berbuat apa-apa mencegah penyelundupan, malahan ikut terbawa arus," kata politisi PPP ini.