Jakarta, batamtoday - Kemendagri akan melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah (pemda) baik provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) agar memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang sebagian besar selama dini Disclaimer.

"Kementerian Dalam Negeri bisa menjadi contoh, kita tidak akan canggung lagi melakukan pembinaan kepada provinsi, kabupaten kota agar mendapat WTP, bukan Disclaimer," kata Diah Anggraeni, Sekjen Kemendagri di Jakarta,

Menurut Diah, dalam Hapsem BPK Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2010 mendapat opini WTP, yang sebelumnya pada 2009 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

"Sebelumnya kita terus-terus mendapat Disclaimer selama 4 tahun, tapi kita yang menjadi menterinya Bapak Gamawan Fauzi dilakukan kontrak kinerja pejabat eselon I dan eselon II yang akan dievaluasi 3 bulan sekali," katanya.

Keberhasilan Kemendagri mendapatkan Opini WTP, kata Diah, karena menerapkan Sistem Pengendalian Interen Internal, sehingga penyampaian laporan keuangan cepat diselesaikan. Karena itu, ditengah maraknya penyimpangan dan kelemahan pengelolaan keuangan daerah, serta rendahnya kualitas LKPD maka prestasi Kemendagri bisa menjadi motivasi bagi daerah untuk meningkatkan kualitas LKPD-nya.

"Sebagai gambaran LKPD tahun 2009 hanya 15 dari 524 Pemerintah Daerah yang memperoleh WTP. Sehingga Kemendagri bisa sebagai contoh bagi pemerintah daerah ditengah rendahnya kualitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan hasil audit BPK," katanya.

Sekjen Kemendagri menegaskan, tidak mudah bagi Kemendagri mendapatkan opini WTP karena memiliki 957 Satuan Kerja yang tersebar di seluruh Indonesia. Disamping itu, Kemendagri termasuk 10 kementerian/lembaga yang mendapatkan anggaran terbesar dari APBN 2010 yang nilainya mencapai Rp 13,589 triliun.

"Laporan keuangan itu menjadi cambuk bagi setiap lembaga atau kementerian, tidak hanya sekedar laporan akutansinya tapi juga terkait soal asset, good governance dan clean goverment. Memperoleh WTP itu merupakan kebanggaan tersendiri," katanya.

Selain itu, Kemendagri juga mendapatkan penghargaan atas penilaian atas Laporan Kinerja (LAKIP) peringat 9 kementerian/lembaga dari Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang sebelumnya pada peringkat 13 pada 2010 dan peringkat 24 pada 2009.