Soal Kepemilikan MV Eagle Prestige, Kabid Syahbandar Dinilai Tak Konsisten

Soal Kepemilikan MV Eagle Prestige, Kabid Syahbandar Dinilai Tak Konsisten

Oleh : Hadli

Rabu | 10-09-2014 | 08:55 WIB

Kabid Syahbandar, Jhon Kenedi saat memberikan kesaksian di PN Batam.

BATAMTODAY.COM, Batam - Kabid Syahbandar, Jhon Kenedi mengaku izin olah gerak MV Eagle Prestige dari perairan Pulau Janda Berhias, Kecamatan Sekupang ke PT Kodja Bahari, Kampung Jabi, Kecamatan Nongsa kepada PT Bina Bahari Makmur (BBM) untuk diperbaiki.

"Izin yang saya keluarkan untuk di-repair. Jadi tidak ada diskrap (dipotong-potong)," kata dia kepada media ini usai mengikuti sidang lanjutan dugaan pemalsuan dokumen MV Eagle Prestige, dengan terdakwa Hamidah Asmara Intani Merialsa alias Intan, Senin (8/9/2014).

Namun, ketika dugaan kapal senilai Rp25 miliar itu dipotong-potong setelah bersandar di galangan kapal milik anak perusahaan BUMN, PT Kodja Bahari, dia juga mengaku meminta kepada pihak kepolisian dalam hal ini, Ditreskrimum Polda Kepri untuk mengamankan kapal setelah berada di galangan itu.

"Iya tanyakan aja sama polda seperti apa," kata dia lagi.

Dalam persidangan yang dipimpin hakim ketua Cahyono menemukan fakta baru, bahwa izin olah gerak yang dikeluarkan Jhon Kenedi atas kapal MV Eagle Prestige tanpa diketahui pihak agen.

Padahal dalam aturan lalulintas kapal dan labuh tambat setiap kapal yang akan dipindahkan ke suatu tempat harus sepengetahuan pihak agen. Pemberlakukan aturan tersebut agar kapal yang akan berpindah tempat harus diselesaikan tanggung jabab ke pihak agen.

"Kami periksa bukan dokumen kepemilikan kapal, tapi dokumen kapal. Saat ini kami melihat yang punya dokumen adalah PT BBM (Bina Bahari Makmur)," kata dia menjawab pertanyaan oleh Nixon Situmorang dan rekannya selaku penasehat hukum terdakwa Intan.

Jhon juga mengatakan, saat ini ada dua perusahaan yang mengklaim kepemilikan kapal asal Panama itu, yakni PT BBM dan PT Masa Batam. Namun dia mengaku PT Masa Batam tidak mampu menunjukkan dokumen sehingga izin oleh gerak diberikan kepada PT BBM untuk dilakukan perbaikan.

Menanggapi hal itu, Direktur Ditreskrimum Polda Kepri, Kombes Pol Cahyono mengatakan, berdasarkan izin olah gerak yang telah dikeluarkan oleh Jhon Kenedi. berarti yang bersangkutan mengetahui persis dasar kepemilikan kapal. Sehingga pihaknya tidak bisa serta merta mengambil tindakan dengan langsung mengamankan kapal (Police Line).

"Kenapa izin olah gerak dikeluarkan. Tentunya Jhon Kenedi memiliki dasar. Dan kenapa terakhir setelah kapal itu berpindah tempat (setelah disekrap,red) dia baru minta pengamanan. Kita tidak mungkin mengambil risiko atas perbuatan yang tidak kita lakukan. Masak kita yang harus mengambil resiko," kata dia, Selasa (9/9/2014).

Selain itu, tambahnya Jhon Kenedi tidak konsisten dalam memberikan keterangan. "Keterangannya selalu berubah-ubah," tutupnya.

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Peringati Hari K3 Nasional 2025, Disnakertrans Kepri Gelar Lomba Maraton 5 KM di Coastal Area

DPD RI Dorong Penguatan Regulasi Teknis Hingga Pengawasan Agar Insiden Keracunan di Program MBG Tak Terulang

Ekonom Minta Pemerintah Beri Perhatian Khusus Dampak Penghentian Impor 4 Komoditas

Pemerintah Resmi Larang Impor Beras, Garam, Gula dan Jagung

Polda Kepri Tanam 30 Ribu Bibit Jagung di Teluk Mata Ikan Selasa Lusa

Jaga Keamanan Pusat Perbelanjaan di Kota Batam, Ditpamobvit Polda Kepri Gelar Patroli Dialogis

PLN Bintan Menutup Diri Usai Insiden Pekerjanya Jatuh Bersama Tiang Hingga Tewas

Dimediasi Polsek Bintan Timur, Lansia Pelaku Pelecehan Berdamai dengan Korbannya

Gelapkan 100 Kg Ikan Tenggiri, Tekong Kapal di Bintan Dipolisikan

Diduga Hanyut, MT Amber 82 Kandas di Perairan Teluk Sebong Bintan

TNI AL Dikabarkan Tangkap Tug Boat Bermuatan BBM Puluhan Ton di Perairan Bintan

Tragedi Longsor Tiban Koperasi Tewaskan 2 Warga, 2 Hilang dan 5 Dirujuk ke RSBP Batam

Hakim PN Batam Jatuhi Vonis 18 Tahun Penjara Kurir Sabu 5 Kg

Polres Natuna Ungkap Kasus Pembunuhan Berencana, Pelaku Ditangkap dalam Waktu 2x24 Jam

Kejari Tanjungpinang Eksekusi Barang Bukti Korupsi Rp 663,95 Juta