Jaksa Ditemani Petugas Propam Polri

Natuna, batamtoday - Tim Khusus (Timsus) dari Kejaksaan Tinggi dikabarkan telah datang di Kabupaten Natuna pada hari ini, Rabu 8 Juni 2011, dan telah terjun langsung secara diam-diam ke masyarakat untuk melakukan penyelidikan dan pengumpulan data terkait dugaan penyelewengan proyek Padat Karya yang terjadi pada tahun 2009 lalu.

Sumber batamtoday, di Desa Batu Gajah. Kecamatan Bunguran Timur, mengatakan warga melihat oarng tidak dikenal kesana-kemari ngobrol dengan warga, dan menanyakan pengerjaan proyek padat karya di Desa Batu Gajah yang dikerjakan beberapa waktu lalu.

"Ya, ada dua dan tiga orang, dan mereka ditemani petugas dari Polri, sepertinya dari Propam Polri, tetapi saya tidak tahu, apakah polisi itu bertugas di Natuna ataukah dari luar Kepri." kata sumber kepada batamtoday, Rabu 8 Juni 2011.

Hal senada juga disampaikan sumber di Desa Cemaga Utara, dan juga mengabarkan adanya orang berpakian rapih dan bertanya-tanya kepada warga soal proyek padat karaya.

Desa Cemaga, kata sumber mendapat 3 Paket Program Kegiatan Padat Karya berupa Pembersihan Lahan seluas 180 Ha, Pembuatan Kebun Cabe seluas 1 Ha dan Pembuatan Tambak Ikan Lele. Namun Dari ketiga paket itu, baru pengerjaan pembersihan lahan yang dilakukan, sedangkan dua proyek lainya terbengkalai karena peralatan yang diberikan sudah pada rusak, jelas sumber.

Sedangkan, di Desa Batu Gajah, proyek padat karya berupa pembuatan jalan sepanjang 2,5 KM dan juga pekerjaan pembersihan lingkungan. Namun proyek pengerjaan jalan terbengkalai dengan alasan yang disampaikan pihak Dinsosnakertrans dana belum turun.

Proyek padat karya sendiri dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Natuna dengan menyedot anggaran APBD sebesar Rp19 miliar, bertujuan untuk memberikan pekerjaan bagi para penganggur di Kabupaten paling utara Indonesia itu.

Namun dalam pelaksanaanya, terjadi penyelewengan atas proyek tersebut dan terindikasi terjadi tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara mencapi Rp7 miliar.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) kepri, Jhony Ginting, telah menerjunkan Timsus dipimpin Asisten Intel, Muchmmad Nasrun, untuk melakukan penyelidikan dan pengumpulan data secara langsung ke masyarakat, terkait dugaan terjadinya penyelewengan dan korupsi pada proyek padat karya tersebut.

"Ya, Sprintug (Surat perintah tugas, red) telah kita keluarkan untuk melakukan pengumpulan data dan penyelidikan atas dugaanpenyelewengan dan Korupsi, atas laporan salah satu LSM di Tanjungpinang," ujar Jhony padi tadi, Rabu 8 Juni 2011 kepada batamtoday.

Jhoni Ginting menambahkan, setelah nanti dilakukan penyelidikan dan verifikasi data, maka  baru diketahui apakah dalam proyek itu terjadi perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negera atau tidak.

Sementara diperoleh informasi, sejak mencuatnya kasus ini, Kabid Pelatihaan Produktifitas Tenaga Kerja dan Transimigrasi pada Kantor Dinsosnakstran Kabupaetn Natuna, Jokoyugo Putro, menghilang dari Natuna.

Dalam proyek ini diduga kuat, Jokoyugo melakukan penyelewengan dengan melakukan penunjukan secara langsung kontraktor pelaksana proyek, tanpa melalui tender, dan lebih dari itu, Jokyugo juga menjadikan Panitia Pelaksana Kegiatan Anggaran (PPK) dan Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), sebagai kontraktor yang melaksanakan pengerjaan dan pembelian barang-barang.

Seperti dikatakan Jhony Ginting, dalam proyek tersebut kemungkinan telah terjadi penyelewengan dan juga korupsi dengan modus, membuat proyek fiktif dan mark-up, baik atas item pengerjaan proyek maupun pada pembelian barang.

"Modus korupsinya ada dua, proyek fiktif dan mark-up, dan mengakibatkan kerugian keuangan negara. Namun demkian, semua masih dalam penyelidikan, dan memang demikian laporan yang masuk ke kita," kata Jhoni Ginting.