Praktek KKN di Disdik Kepri

Tanjungpinang, batamtoday- Praktek kolusi penerimaan Guru Tidak Tetap (GTT) di Dinas Pendidikan Provinsi Kepri dengan memasukan sanak famili sang pejabat semakin nyata, Berdasarkan data yang diperoleh batamtoday, data base jumlah GTT Dinas Pendidikan Provinsi Kepri dengan data di sejumlah Dinas Pendidikan di kabupaten/kota di provinsi Kepri ternyata sangat jauh berbeda.

Berdasarkan data yang diperoleh batamtoday dari Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Yuzet Spd, mengatakan, total GTT pada berdasarkan data base 2010 jumlah GTT di seluruh Provinsi Kepri sebanyak 700 orang. Sebanyak 68 orang dinyatakan mengundurkan diri pada 2010 karena lulus CPNS, sehingga saat ini tinggal 632 orang yang terdiri dari tamatan SMU, DII, DIII, dan S1.

"Dengan adanya penerimaan GTT sebanyak 66 orang yang kita laksanakan 2011, hingga totalnya akan menjadi 698 orang, yang penggajianya ditanggung dan dibiayai APBD Provinsi Kepri," ujarnya pada batamtoday Selasa, 31 Mei 2011 kemarin.

Kendati enggan mengatakan berapa total dana yang  dialokasikan di APBD Kepri untuk menggaji seluruh GTT tersebut, Yuzat hanya mengaku Kalau setiap GTT memperoleh gaji dan tunjangan yang bervariasi.

untuk GTT tamatan SMU/DII memperoleh gaji Rp1,1 juta/bulan, ditambah Tunjangan Rp250 ribu, GTT Tamatan DIII digaji Rp1,3 juta/bulan ditambah tunjangan, dan GTT dengan tamatan S1 di Gaji Rp1,5 juta per bulan ditambah tunjuangan.

"Untuk tahun 2010 jumlah GTT Tamatan SMU/DII sebanyak 41 orang, TT Tamatan DII sebanyak 23 orang dan Si sebanyak 568 orang, kalikan ajalah dengan besaran gaji masing-masing," ujarnya simpel.

Anehnya, keterangan sekretaris Dinas pendidikan provinsi Kepri ini betolak belakang dengan jumlah GTT pada masing-masing Kebuapaten/kota yang ada di Kepri. Berdasarkan penelusuran batamtoday, di di Dinas Pendidikan Bintan, hingga saat ini Jumlah GTT yang terdata hanya berjumlah 140 orang, yang terdiri dari SI, DII dan SMU/PGSD.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan Naharuddin mengatakan, total jumlah GTT Provinsi Kepri di Dinas pendididikan kabupaten Bintan, berdasarkan pengeluaran SK kepala Dinas pada masing-masing GTT, dan pihaknya hanya melegalisasi dan mengimventarisir.

"Data ini berdasarkan data base dari Dinas pendidikan Provinsi Kepri yang SK-masing-masing GTT dikeluarkan dan ditandatangani Kepala dinas pendidikan Provinsi Kepri, kita-kan bisa lihat sendiri di bawah ini," ujar Naharuddin memperlihatkan data base GTT yang dimiliki dinasnya pada batamtoday Selasa, 31 Mei 2011.

Sedangkan di dinas Pendidikan kota Tanjungpinang, berdasarkan pengakuaan sekretaris Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, Linda mengatakaan, justeru tidak memiliki data Base, karena beberapa kali diminta oleh dinas pendidikanya, tetapi pihak dinas pendidikan Provinsi Kepri enggan untuk mengirimkan.

"Untuk data base GTT Provinsi di Kota Tanjungpinang kami tidak punya, karena beberapa kali kita minta ke Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, sampai saat ini tidak pernah diberikan, hingga kami hanya beraba-raba, dengan melakukan verifikasi ke masing-masing sekolah," ujar Linda pada batamtoday Selasa, 31 Mei 2011 kemarin.

Tidak singkron-nya data base GTT dinas Pendidikan provinsi Kepri ini, semakin memperkuat dugaan suburnya praktek Kolusi dengan modus memark-up jumlah GTT untuk meluluskan sejumlah sanak famili, kroni dan kolega sejumla pejabat di Kepri untuk menjadi GTT.