Jakarta, batamtoday - Pemerintah diminta agar menegakan empat pilar kebangsaan, menghentikan pembiaran kekerasan oleh kelompok-kelompok radikal, merubah arah ekonomi negara agar dapat dinikmati rakyat kecil, mengakhiri praktik korupsi dan politik uang, serta mampu menjadi pengawal keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia.

Demikian lima tuntutan kepada Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang terekam dalam pernyataan sikap para tokoh Lintas Agama dalam konperensi pers yang diberi title, 'Refleksi Hari Kebangkitan Nasional Bersama Tokoh-tokoh Lintas Agama: Menuju Kebangkitan Sejati, Mencegah Kebangkrutan Nasional' di Aula Akademi Jakarta, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Kamis 19 Mei 2011.

Para Tokoh Lintas Agama yang hadir diantaranya adalah Salahuddin Wahid, Pendeta Andreas Yewangoe, Mgr Martinus Situmorang, Ida Pedande Sebali Tianyar Arimbawa dan Syafii Maarif.

"Pemerintah harus mengubah arah ekonomi saat ini, Wakil Sekjen PBNU, Imadadun Rahmat, karena kegiatan ekonomi negara saat ini terasa meninggalkan rakyat. Pemerintah harus mengubah arah perekonomian negara sehingga rakyat kecil dapat merasakanya dan dapt hidup dengan layak," kata Wail Sekjen PBNU M Imadadun Rahmat salah seorang tokoh yang menjadi juru bicara.

Perubahan ekonomi itu, kata Imadadun, harus dikomunikasikan kepada rakyat secara jelas, jujur dan tidak mengingkari prinsip-prinsip ekonomi yang diamanatkan konstitusi.

Karenanya, dalam 5 tuntutan para Tokoh Lintas Agama,  pertama-tama meminta agar pemerintah dalam segala kebijakanya harus mendasarkanya kepada empat pilar kebangsaan yaitu, UUD 45, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI.

"Kita juga mengharapkan agar pemerintah menghentikan pembiaran terhadap kekerasan atas nama kelompok-kelompok garis keras yang beringas. Karena kekerasan atas nama agama, dan atas nama apapun tidak boleh dibiarkan berlangsung," kata Imdadun Rahmat seperti dikutip Kompas.

Selain itu, lanjut Imdadun, pemerintah juga harus berani memberikan prioritas tertinggi pada pengakhiran korupsi dan pembebasan perpolitikan Indonesia dari politik uang. Dalam hal tersebut, ia mengharapkan, agar badan legislatif memberikan dukungan penuh dan menguatkan kekuasaan badan-badan pemberantasan korupsi.

"Terakhir, pemerintah harus menjadi pengawal keadilan untuk seluruh rakyat tanpa diskriminasi apapun, tanpa ketakutan terhadap pengaruh kekuasaan dan bisnis apapun, sesuai dengan prinsip bahwa semua warganegara sama kedudukannya di hadapan hukum," jelasnya.

Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Mukti mengatakan, para tokoh  lintas agama ini bersuara bukan untuk menyerang pemerintahan saat ini. Ia mengungkapkan, tuntutan tersebut merupakan upaya untuk menyelamatkan negara Pancasila keluar dari ancaman kebangkrutan nasional.

"Karena kita semua ini membutuhkan pemimpin yang sungguh-sungguh ingin bangkit dari kelumpuhan kepekaan moral. Kita harapkan saja ini semua bisa di dengar oleh pemerintahan sekarang," pungkasnya.

seperti diketahui beberapa waktu lalu, para Tokoh Lintas Agama juga mengajukan kritik kepada pemerintah dan menuduh pemerintah SBY melakukan kebohongan publik, dan secara terbuka menyatakan SBY telah berbohong.