Jakarta, batamtoday -  Kunjungan kerja (kunker) keluar negeri anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI merupakan pemborosan dan tidak sejalan dengan prioritas perjuangan DPD sekarang. Oleh karena itu, kunjungan ke luar negeri itu dihentikan saja dan DPD fokus kerja untuk rakyat.

“Sikap saya selama ini sejalan dengan protes rakyat. Kunker DPD RI itu pemborosan anggaran negara, dan tidak menjadi prioritas DPD sekarang, yaitu meraih dukungan rakyat seluas-luasnya,” kata anggota DPD RI Poppy Dharsono dalam jumpa pers di DPD RI, Kamis (12/5). Ia menyebutkan, sejauh ini DPD memang sudah mengadakan beberapa kali kunker ke manca negara yang kurang terkabar di media.

Menurutnya, selama ini rakyat protes, karena kinerja parlemen memang kurang memperjuangkan kepentingan rakyat. Dari segi ekonomi dan efisiensi anggaran, ini sungguh tidak efektif dan menjadi bentuk pemborosan anggaran. “Akan lebih murah biayanya dengan mengundang pakar dari luar negeri untuk forum-forum di DPD atau DPR.”

Poppy juga menandaskan, untuk kunjungan ke luar negeri banyak masalah teknis yang tidak terpikirkan. Antara lain masalah penguasaan bahasa para anggota yang masih buruk, hal ini membuat kunker akan sia-sia. Juga sasaran negara yang dituju yang sering tidak tepat. “Saya sendiri belum ada niat untuk ikut dalam kunkerj ke luar negeri,” ujarnya.

Di tengah peran DPD yang masih minimal, lanjutnya, kunker itu bagi DPD tidak akan efektif, sebab sejauh ini hanya punya kewenangan yang menyangkut pengawasan dan pertimbangan kepada DPR. “Jadi, kunker ke luar negeri itu buat DPD sia-sia saja,” katanya.

Menurutnya, yang harus diperjuangkan DPD saat ini adalah amandemen ke-5 UUD 1945. Tujuannya adalah agar dalam amandemen itu memberi peran DPD untuk dua fungsi lain, yaitu legislasi dan penganggaran. “Tanpa fungsi itu, DPD tidak akan bisa memperjuangkan rakyat yang diwakilinya,” katanya.