Batam, Batamtoday - DPRD  Batam menilai Pemerintah Kota (Pemko) Batam sangat lamban menangani permasalahan sosial di Kota Batam sejalan dengan pertumbuhan penduduk Batam.

Pertumbuhan penduduk Batam akan diikuti dengan peningkatan permasalahan sosial baik secara kuantitas maupun kualitas, dan hal ini harus diikuti dengan peningkatan kemampuan Pemko Batam dalam menaggulangi permasalahan-permasalahan sosial yang ada dan tumbuh.

Demikian disampaikan Ketua Komis IV DPRD Batam, Riky Indrakary kepada wartawan di Gedung DPRD Batam, Kamis 12 Mei 2011. Secara khusus Riky menyoroti lemahnya antisipasi pemerintah dalam soal penanggulangan penyakit Aids/HIV dan orang stres.

Pemerintah seharsunya cepat bertindak dengan mendirikan rumah-rumah penampungan bagi orang yang terkena stres dan juga melengkapinya dengan tenaga medis dan ahli kejiwaan yang profesional.

"Kehidupan Batam yang semakin keras membuat sebagian masyarakat ada yang tidak sangggup menghadapinya dan akhirnya menjadi stres yang bekepanjangan, hingga akhirnya mengalami gangguan kejiwaan yang terganggu," tutur Riky.

Sehingga, katanya pemerintah harus segera menyediakan rumah penampungan atau bekerjasama dengan rumah-rumha penampungan yang sudah ada, kata politisi PKS ini.

"Bayangkan saja, beberapa waktu lalu, dalam satu minggu ada dua orang stres gantung diri di rumah penampungan orang setres di kawasan Nongsa, ini akibat lambatnya pemerintah menyiapkan para medis di rumah penampungan," ujarnya.

Demikian juga dalam hal penanggulangan penyakit Aids.HIV, peran pemerinta kota terkesan sangat lamban untuk emlakukan sosialisasi dan pencegahan.

Memang, pemerintah kota Batam saat ini telah melakukan kerjsama dengan beberapa rumah sakit di Batam, untuk melakukan pemeriksaan darah dan konsultasi seperti di RS Budi Kemuliaan, RS Elizabet, dan RSUD.

Tetapi pemerintah tdak memikirkan bagaimana cara supaya penderita itu mau terbuka.

"Para penderita Aids/HIV ini, biasanya sangat tertutup," kata Riky.