FPPHI Sepakat Tolak Pengesahan RUU KUHAP dan KUHP

FPPHI Sepakat Tolak Pengesahan RUU KUHAP dan KUHP

Oleh : CR-6

Rabu | 29-01-2014 | 12:04 WIB

Diskusi panel bertema"Mewujudkan Indonesia Bersih dan Jujur" di Golden View Hotel, Batam, Rabu (29/1/2014).

BATAMTODAY.COM, Batam - Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (FPPHI) telah bersepakat untuk menolak keinginan para anggota DPR RI untuk mengesahkan Rancangam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan KUHP. Penolakan tersebut dikarenakan banyak pasal yang bersifat mendua dan terindikasi mematikan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan tugasnya.

"Anggota DPR sebentar lagi mau habis (masa baktinya) karena April 2014 akan diselenggarakan pemilu dan tidak perlu lagi terburu-buru mengesahkannya. Publik akan menilai seolah-olah ada 'kongkalingkong' dengan pihak lain," papar Surajiman, Ketua FPPHI, dalam diskusi panel bertema"Mewujudkan Indonesia Bersih dan Jujur" di Golden View Hotel, Batam, Rabu (29/1/2014).

Dalam diskusi yang ditaja Pusat Studi Anti Korupsi (PASAK) Universitas Riau Kepulauan itu menyorot RUU KUHP dan KUHAP.

Surajiman menjelaskan, dalam KUHAP, sedikitnya terdapat sembilan pasal yakni, soal penyitaan (PS 74-75), pasal 83 penyadapan, pasal penangguhan dan pasal 240 tentang pengajuan kasasi. Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung (MA), terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada MA kecuali putusan bebas. Bahkan di pasal lain adanya hakim pemeriksaan pendahuluan.

Selain itu, Pasal 283 tersebut jelas akan membatasi gerak operasional KPK, karena lembaga itu akan tergantung pada hakim pendahulu.

Atas keberatan ini, imbuh Surajiman, akan dibentuk suatu rekomendasi yang akan dikirimkan kepada ketua DPR RI Marzuki Ali, ketua-ketua komisi, Presiden dan para tokoh masyarakat pegiat anti korupsi.

"FPPHI akan terus mengkritisi dan mengawal pelaksaan KUHAP dan KUHP tersebut. Bahkan, melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi jika ada pasal yang dinilai melanggar UUD 1945," terangnya.

Diskusi itu menghadirkan Ketua FPPHI, Surajiman; Ketua PASAK, Eko Prasetiyo, Ketua Tim Penyusun RUU KUHP, Muladi; dan pakar hukum pidana, Hamdi Hamzah dan Faisal Santiago. Dari DPR RI sendiri dihadiri Anggota Komisi III DPR RI, Taslim Chaniago.

Sementara Kapolri, Jendral Polisi Sutarman, yang diinfokan bakal hadir sebagai narumber, hingga berita ini ditulis belum hadir. (*)

Editor: Roelan

TERKINI
POPULER

Sidang Kasus Penyelundupan Mikol, Hakim dan Pengacara Cecar Saksi Bea Cukai

Mahasiswa UI Raih Penghargaan Forum Farmasi Asia Pasifik

BP Batam Perkuat Pertahanan Siber Lewat Tim CSIRT

Gelar Rapat di Pelabuhan Tanpa Izin, Nika Astaga: BUP BP Batam tidak Punya Etika

Rakor Kementerian ATR/BPN, Pj. Wali Kota Paparkan Rencana RTRW 2024-2044

Kominfo Klaim Selamatkan Rp 45 T dari Santapan Bandar Judi Online

22 Tahun Kelola Pelabuhan Batam Center, PT Synergy Tharada Ungkap Kekecewaan terhadap BP Batam

Progres Pembangunan Fly Over Sei Ladi Batam Capai 45 Persen

Tingkatkan Layanan di Bandara Hang Nadim, PT BIB Gelar Diskusi dengan Taksi Konvensional dan Taksi Online

Triwulan I - 2024, Industri Mesin dan Elektronik Dominasi Realisasi PMA di Batam

Wakapolda Kepri Buka Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang II Tahun 2024

Warga Rempang Terus Bergeser, BP Batam Komitmen Kedepankan Pendekatan Humanis dan Persuasif

Lapas Gandeng BP Batam Lakukan Skrining Kesehatan Warga Binaan

Heboh! 3 Anak di Bawah Umur Live di IG Peragakan Adegan Hubungan Badan

Kejari Batam Segera Limpahkan Berkas Perkara Pencurian Uang ATM Bank Mandiri ke Pengadilan