BATAMTODAY.COM, Batam - Dugaan suap Rp200 juta yang kian hangat diperbincangakan masyarakat, terkesan mencoreng nama DPRD Batam. Padahal, institusi perwakilan rakyat itu seharusnya menjadi panutan masyarakat.

Tapi kini, dugaan suap itu sudah bergulir ke ranah hukum. Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam tengah membidiknya. Para pihak terkait segera dipanggil untuk menjalani pemeriksaan.

Bagi anggota DPRD yang tak terlibat dalam kasus ini, memberi apresiasi bagi pihak Kejari Batam. Diharapkan, kasus dugaan suap ini diusut secara tuntas dan terang benderang.

Dikatakan Ricky Indrakari, anggota DPRD Batam, meski sudah masuk ranah hukum, asas praduga tak bersalah tetap harus diberlakukan. Penegak hukum harus profesional dalam melakukan tugasnya untuk mengusut kasus ini.

Dikhawatirkannya, jika hal ini dibiarkan menjadi bola liar, kepercayaan masyarakat terhadap DPRD Batam akan semakin memudar. Terlebih saat ini tahun politik, hal ini dapat mengakibatkan turunnya minat masyarakat untuk ikut memilih.

"Harus diusut tuntas, supaya kepercayaan harapan masyarakat pulih kembali," katanya, saat dimintai tanggapannya di Gedung DPRD Batam, Kamis (5/12/2013) siang.

Sementara itu, Rusmini Simorangkir, juga anggota Komisi IV yang ikut dipanggil Kejari Batam dalam kasus dugaan suap ini, berharap ada titik terang setelah masuk ke ranah hukum. Bahkan, katanya dia siap memberikan keterangan kepada penyidik Kejaksaan.

"Saya akan katakan apa adanya. Terserah mereka (Kejari Batam-Red) mencermatinya seperti apa," ujarnya.

Secara pribadi, kata Rusmini tak sedikitpun takut untuk memberikan keterangan terhadap Jaksa. Hanya saja, lantaran belum pernah berhadapan dengan hukum, Rusmini mengaku ada rasa grogi.

"Takut sih enggak. Saya bukan salah kok. Tapi agak grogi sedikit karena belum pernah bersentuhan dengan hukum. Harapan saya, semoga ada kejelasan dari semua ini," sebutnya.

Editor: Dodo