Dirut Perusda Karimun dan Kadis PU Diminta Diganti

Karimun, batamtoday - Panitia khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Karimun tahun 2010, disampaikan pada Sidang Paripurna Istimewa di ruang sidang paripurna DPRD Karimun, Selasa, 3 Mei 2011 dengan dihadiri beberapa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) .

Paripurna penyampaian hasil pansus LKPJ seharusnya dilakukan pada bulan April lalu, kali ini dihujani kritik dan saran dari 8 fraksi yang ada di DPRD Karimun terkait dengan masih adanya kinerja SKPD yang belum maksimal.

Salah satunya yang menjadi sorotan adalah pajak galian C sebagai andalan Karimun untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), namun sektor pertambangan tidak dapat diandalkan untuk jangka panjang, dan sangat rawan terjadinya kerusakan lingkungan akibat pertambangan.

LKPJ yang dibacakan Suharsoyo tersebut, meminta pada Pemerintah Kabupaten Karimun untuk tidak hanya bergantung pada pajak galian C sebagai sumber PAD utama, ke depan harus pemerintah harus memikirkan pengembangan potensi yang ada di Karimun, salah satunya melalui jasa kepelabuhanan

Sementara beberapa badan usaha milik daerah (BUMD) yang ada, seperti BUP, Perusda Karimun maupun BPR belum dapat secara maksimal mendongkrak pendapatan, terutama Perusda Karimun yang hanya mampu meraih Rp50 juta per tahun dari Rp750 juta yang ditargetkan.

Untuk itu, Bupati Karimun diharapkan dapat mengevaluasi kinerja Direktur Perusda Karimun dan diganti karena sudah gagal dalam melaksanakan tugasnya sebagai Direktur, dan target pencapaian Rp750 juta tersebut adalah target yang disampaikan Direktur, bukan target yang dibebankan.

Sedangkan untuk Dinas Pekerjaan Umum Karimun juga mendapatkan sorotan lantaran masih ditemukannya pekerjaan (proyek) yang kurang pengawasan dari Dinas tersebut, salah satunya pengerjaan pembangunan Pasar Baru dan pembangunan Jalan Wonosari dengan nilai kontrak mencapai miliraran rupiah di Meral Karimun yang saat ini sudah rusak padahal belum lama dikerjakan. 

Selain Dinas PU, Dinas Pendidikan Karimun dinilai juga kurang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, salah satunya gagalnya pengadaan alat praktek untuk siswa SMK Negeri 1 Karimun, padahal sudah dilelang. Hal ini dirasa sangat berdampak buruk untuk kemajuan pendidikan SMK di Karimun.

"Banyaknya pekerjaan proyek Pemerintah Kabupaten Karimun, yang dinilai gagal karena kurang matangnya perencanaan yang dibuat Pemerintah melalui SKPD terkait. Untuk itu ke depan Bapeda Karimun harus mengembalikan usulan SKPD yang belum matang," ujar Susarsoyo.

Artinya, kata Susarsoyo, usulan itu harus siap dilaksanakan, setelah dilelangkan.

"Diharapkan dalam LKPJ tahun 2011 mendatang, tidak ada lagi catatan yang dapat kami sampaikan seperti sekarang ini. semua yang dilakukan ini adalah untuk kemajuan pembangunan karimun," pungkasnya.