Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Janda Wartawan Korban Pembantaian Dituduh Hina Pengadilan
Oleh : Redaksi/TN
Selasa | 03-05-2011 | 14:03 WIB
janda.jpg Honda-Batam

PKP Developer

Monette Salaysay, janda wartawan Napoleon Salaysay salah seorang dari 32 jurnalis yang tewas dibantai Gubernur Ampatuan, 23 November 2009 di Ampatuan, Maguindanao, Philipina. Dalam peristiwa tersebut 58 dinyatakan tewas, dan 32 diantaranya adalah wartawan. (Foto: Ist).

Manila, batamtoday - Seorang janda wartawan korban  pembantaian di Maguindanao Filipina Selatan oleh klan Ampatuan dan seorang direktur National Union of Journalists of the Philippines (NUJP) menghadapi kemungkinan tuduhan penghinaan pengadilan karena kritik mereka terhadap Pengadilan Banding.

Demikian laporan Center for Media Freedom and Responsibility (CMFR), di Manila, seperti dikutip Kanal Informasi. CMFR adalah salah satu pendiri Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) yang bermarkas di Bangkok.

Pengadilan Banding Manila memerintahkan Rowena Paraan dan Monette Salaysay untuk menjelaskan secara tertulis pernyataan mereka yang dipublikasikan pada 2 Maret 2011 yang diduga menyindir adanya ketidakadilan, penyuapan dan korupsi di pengadilan banding. Paraan 
adalah sekretaris jenderal NUJP, sementara Salaysay adalah janda Napoleon Salaysay, salah satu dari 32 jurnalis dan pekerja media yang  tewas dalam pembantaian 23 November 2009 di Ampatuan, Maguindanao dimana 58 orang tewas.

Pernyataan Rowena Paraan dan Monette Salaysay dimuat Philippine Daily Inquirer edisi 3 Maret 2011. The Inquirer mengutip Salaysay menulis bahwa Salaysay menerima laporan hakim Pengadilan Banding mungkin telah disuap untuk membuat keputusan yang menguntungkan bagi terdakwa Gubernur Ampatuan Zaldy.

Paraan dan Salaysay dituding Pengadilan Tinggi Manila telah mengancam martabat pengadilan. Pengadilan Tinggi mengunakan hukum Filipina bahwa pengadilan memiliki kewenangan untuk menindak orang yang menghina pengadilan, langsung atau tidak langsung menghalangi atau menghambat administrasi pegadilan.

Salaysay, dalam sebuah wawancara dengan CMFR, mengatakan bahwa dia tidak dapat menemukan dasar bagi tuduhan itu ia hanya mengatakan yang sebenarnya. "Saya berharap pejabat pemerintah tidak menjadi bawang berkulit. Jika itu tidak benar, maka mengapa mereka tidak  memperbaikinya?” kata Salaysay.