Di tengah kerumunan massa buruh, Dahlan juga menyinggung mengenai outsourcing yang melanggar dari ketentuan. Dikatakannya, sistim outsourcing di Batam akan ditertibkan dari semua perusahaan. Hal itu sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan (Permenaker) nomor 19 tahun 2013.

"Sistem outsourcing akan kita tertibkan. Saya sudah suruh dilakukan pendataan ke setiap perusahaan," jelasnya.

Sementara itu, buruh dalam aksi mogok kerja nasional tetap menuntut kenaikan UMK Batam tahun 2014 sebesar 50% atau setara Rp3,411 juta. Bahkan, untuk mengawal perundingan penentuan UMK pada 6/11/2013, mereka juga akan kembali turun kejalan.

"Kita harus kawal pembahsan UMK itu, suapaya pengusaha tidak semena-mena menekan upah buruh. Apakah semua siap turun mengawal penentuan UMK?," kata Suprapto, Pangkorda Garda Metal FSPMI, sekaligus menanyakan kesiapan rekan-rekannya itu.

Ribuan buruh itu juga menjawab bersedia kembali turun melakukan pengawalan saat pembahasan penentuan UMK di Kantor Pemko Batam.

Terkait massa buruh yang melakukan aksi mogok Nasional di jalan Engku Putri, Batam Center depan Gedung Pemko Batam, kata Suprapto diperkirakan mencapai 10-15 ribu orang. Jumlah ini lebih sedikit dibanding aksi mogok tanggal 31/10/2013 di Simpang Kabil yang diperkirakan mencapai 25 ribu massa.

Sebelum melakukan salat Jumat dan setelah mendengar penjelasan Wali Kota Batam, massa buruh membubarkan diri dengan tertib, sekaligus mengakhiri aksi mogok nasional di Batam.

Editor: Dodo