BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komisi Yudisial (KY) tetap tidak akan bisa melakukan pengawasan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi (MK), meski Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), selama belum ada amandemen UUD 1945.

Sebab, pengawasan itu sendiri sudah dibatalkan oleh MK dan MK menilai pengawasan KY itu inkonstitusional.

"Pasal 24 B dan 24 C tidak berubah dan sudah tegas menjelaskan bahwa MK bukan merupakan bagian dari obyek KY. Memang MK perlu diawasi, tapi secara konstitusi bukan oleh KY, agar tak menciptakan kesuraman konstitusi," tandas pakar hukum tata negara Margarito Kamis dalam diskusi 'Konflik antar Lembaga Nnegara' bersama anggota DPD RI Insiawati Ayus di Gedung DPD RI Jakarta, Rabu (16/10).

Menurut Margarito, konstitusi di manapun akan bekerja sesuai dengan fungsi dan tugasnya sebagai lembaga negara. Hanya saja dalam menjalankan fungsinya tersebut akan selalu terjadi relasi formal dan relasi politik.

"Kalau relasi legal konstitusi bersifat instruktif-imperatif, tak bisa menjalankan perintah dan kewenangannya selain yang ditugaskan konstitusi," katanya.

Sedangkan dalam relasi politik lanjut Margarito, maka menjalankan konstitusi itu akan tergantung pada pengaruh, kekuasaan, dan keterampilan politik lainnya. Dalam konteks itu, maka tidak bicara norma, dan etika politik. Seperti halnya, Presiden SBY tak mengundang hakim MK dalam skandal suap Ketua MK Akil Mochtar beberapa waktu lalu itu.