BATAMTODAY.COM, Batam - Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober 2013, disikapi masyarakat Batam dengan mencetuskan sebuah manifesto politik menolak istilah Empat Pilar Kebangsaan, NKRI, UUD '45, Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Mereka menolak jika Pancasila disebut sebagai salah satu pilar dari empat pilar itu.

Demikian salah satu hasil dari diskusi publik bertajuk : Menimbang Kembali Istilah Empat Pilar Kebangsaan yang digelar oleh Forum Diskusi Kebangsaan (FORDEKA) Kepri bersama Aliansi Mahasiswa Batam, Senin, 30 September 2013 di PIH Hotel Batam. Dalam diskusi itu, hadir sejumlah tokoh masyarakat Batam, tokoh LSM, tokoh paguyuban, mahasiswa dan pers.

Diskusi yang dipandu oleh Ketua FORDEKA Kepri, Khoirul Akbar, SH itu menghadirkan tiga orang pembicara, Drs. Zamzami A Karim, MA, Ketua STISIPOL (Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Raja Haji Tanjungpinang, Dr. Muchid Albintani, dosen Fisip Universitas Riau (Unri) Pekanbaru dan Ir. H. Ricky Indrakari, anggota DPRD Kota Batam. 

Isi manifesto politik masyarakat Batam itu berisi empat poin. Yaitu : 1) Menolak dengan tegas istilah empat pilar, istilah ini telah mendegradasi Pancasila sebagai falsafah (dasar) negara Indonesia. Telah terjadi degradasi makna dan nilai. 2) Kami menuntut kepada para pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan empat pilar untuk melakukan evaluasi kritis terhadap dampak negatif yang ditimbulkan terhadap falsafah negara Pancasila.

 3). Kami  menuntut kepada lembaga negara yang berwenang melakukan audit terhadap anggaran negara yang telah digunakan untuk melakukan apa yang disebut dengan desiminasi empat pilar berkebangsaan dan bernegara. Kami khawatir dana yang digunakan tidak pada tempatnya, ditambah sosialisasi lebih bertendensi kampanye politik oleh penyelenggaranya untuk menaikkan elektabilitas dan meningkatkan citranya saja.

4). Kami menuntut kepada para pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan empat pilar untuk mengembalikan istilah falsafah negara kepada Pancasila, bukan lagi empat pilar. Karena menurut kami, istilah pilar yang disandingkan dengan dasar, telah "menodai" Pancasila sebagai falsafah dasar negara.

Salah seorang peserta diskusi, Uba Ingan Sigilingging, menegaskan, ketika negara dan masyarakat sepakat Pancasila sudah direduksi menjadi pilar, maka sesungguhnya telah terjadi degradasi nilai.

Ketua LSM Gebrak (Gerakan Bersama Rakyat) Batam itu menambahkan, itu artinya, kita sama dengan mengatakan, Pancasila itu tidak penting lagi. "Karena kelasnya kita turunkan dari pondasi menjadi pilar. Kalau ini persoalan serius, lantas apa yang akan kita lakukan?" ujarnya.

Sementara itu, dosen Fisip Universitas Riau (Unri) Pekanbaru, Muchid Albintani juga menegaskan, dirinya sangat sependapat dengan lahirnya sebuah manifesto politik masyarakat Batam ini. Sebab, yang kita perlukan saat ini adalah kecerdasan idiologi sebagai anak bangsa. "Yang harus kita bangun adalah kecerdasan ideologi, oleh karena itu, memang tidak perlu empat pilar, yang perlu adalah satu falsafah, yaitu Pancasila," tegas doktor ilmu politik dari Unri Pekanbaru itu.

Sementara itu,  anggota DPR Kota Batam, Ricky Indrakari mengatakan, istilah empat pilar (4P) seperti hanya sekadar membalikkan saja dari P4 di era Orde Baru. Dan penyebutan Pancasila sebagai pilar itu sudah sangat menyimpang. "Ibarat membangun rumah, Pancasila itu sebagai pondasi. Pilar-pilar rumah boleh saja berubah, tapi pondasi tidak boleh dirubah sama sekali," tegas alumni Lemhanas tersebut.

Sedangkan Zamzami A Karim lebih mengarahkan pandangannya pada keterkaitan antara istilah empat pilar itu dengan tokoh penggagasnya, almarhum Taufik Kiemas. "Sebagai orang yang mendalami politik, saya melihat,  pada saat Taufik Kiemas meninggal dunia, memang istilah empat pilar itu melekat pada diri beliau. Dan memang belum pernah ada sosialisasi empat pilar itu di Kepri. Maka, tepat sekali kalau malam ini kita buat manifesto politik menolak istilah empat pilar," papar Zamzami. (*)

Editor: Dodo