Berkas Korupsi Pembangunan RTLH Dinsos Karimun Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Tanjungpinang

Berkas Korupsi Pembangunan RTLH Dinsos Karimun Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Tanjungpinang

Oleh : Charles

Selasa | 16-07-2013 | 17:11 WIB

TANJUNGPINANG, batamtoday - Berkas korupsi dana renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Karimun 2011 dengan tersangka, Jasni SE Bin Amad (55), dilimpahkan Kejaksaan Cabang Tanjung Batu, Kabupaten Karimun ke Pengadilan Tipikor Tanjungpinang.

Ketua PN Tanjungpinang, Prastyo Ibnu Aamara melalui, Panitera Pidana Khusus Mukhiyar SH mengatakan pelimpahan berkas perkara korupsi dana RTLH Karimun itu dilimpahkan dengan registrasi perkara nomor: 13/pid.sus/2013/Tipikor/PN.TPI pada Selasa(16/7/2013).

"Berkasnya baru kita terima hari ini, yang dilimpahkan oleh Jaksa di Kejaksaan Cabang Tanjung Batu, dengan nama tersangka, Jasni SE bin Ahmad," kata Mukhiyar pada wartawan di PN Tanjungpinang, Selasa,(16/7/2013).

Sebagaimana diketahui, penetapan tersangka Jasni yang merupakan mantan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Karimun, dilakukan atas permintaan fee atau bagian dari alokasi biaya pembangunan rumah dari masing-masing warga miskin penerima dana RRTLH yang didanai dari APBD Kepri dan APBD Kabupaten Karimun tahun 2011.

Tersangka Jasni sebagai PPTK dan verifikator serta monitoring Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Termasuk Sanitasi Keluarga Kabupaten Karimun 2011, diduga telah menerima fee mulai Rp200 ribu hingga Rp1 juta, dari masing-masing warga penerima RTLH dalam setiap pencairan dan pengucuran dana.

Hal itu dibuktikan atas puluhaan juta rupiah transfer dana yang dilakukan ketua kelompok masing-masing penerima RRTLH di sejumlah kecamatan dan desa di Karimun yang totalnya mencapai Rp87 juta lebih.

Atas perbuatannya sebagai seorang pejabat, yang menerima dan memperoleh fee sebagai hadiah dari pengucuran dana RRLTH, tersangka Jasni diancam dan dijerat dengan pasal 12 huruf 2 UU 31 tahun 1999 serta pasal Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Dengan dilimpahkan dan teregistrasinya berkas perkara ini di PN Tanjungpinang, dalam waktu dekat, Ketua PN Tanjungpinang akan menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa dan menyidangkan kasus ini," pungkas Mukhyar.

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Bukan Mbappe, Ini Pemain dengan Gaji Tertinggi di Liga Spanyol

Akui Terjadi Miskomunikasi, Waka I DPRD Bintan Minta Maaf atas Pelarangan Wartawan Liput RDP

Nelayan Karimun Dilaporkan Hilang, Pompongnya Ditemukan di Perairan Riau

Sinergi dengan BRK Syariah, GSB Riau Evaluasi Proses Penyembelihan Hewan Kurban Idul Adha

Dewi Ansar Sebut HAN ke-40 di Papua Sebagai Momentum Bersejarah Perlindungan dan Literasi Digital Anak

Kontingen Bintan Tampil Percaya Diri Saat Pembukaan Popda IX Kepri

Progres Pembangunan Fly Over Sei Ladi Batam Capai 45 Persen

Tingkatkan Layanan di Bandara Hang Nadim, PT BIB Gelar Diskusi dengan Taksi Konvensional dan Taksi Online

Triwulan I - 2024, Industri Mesin dan Elektronik Dominasi Realisasi PMA di Batam

PLN Batam Sosialisasi Kelistrikan kepada 48 Kelurahan di Kota Batam

Silaturahmi ke Apindo, PLN Batam Bahas Tariff Adjustment

Srikandi Turut Sukseskan Sosialisasi Penyesuaian Tarif PLN Batam

Hari Anak Nasional, Kemenkumham Kurangi Masa Pidana 1.138 Anak Binaan

Ditreskrimsus Polda Kepri SP3 Kasus Djoni Ong

Sungguh Tega dan Sadis, Ibu di Anambas Ini Kuburkan Bayinya yang Masih Bernyawa