Kawasan Hinterland Natuna Menunggu Janji Gubernur Kepri

Natuna, batamtoday -Wakil Ketua DPRD Natuna yang juga Wakil Bupati terpilih Natuna periode 2011-2016, Imalko Ismail mengakui sektor kelautan Natuna yang cukup besar. Tidak saja, dari perikanan, sektor kelautan Natuna juga menyimpan potensi pariwisata, perhubungan, pertambangan dan industri maritim.

"Jelas ini merupakan hal yang positif karena memang harus disadari karena Kepri merupakan provinsi yang terdiri dari pulau-pulau yang notabene-nya laut dan potensi perikanan menjadi nilai utama dalam membangun basis perekonomian masyarakat hinterland." kata Imalko kepada batamtoday, Jumat, 8 April 2011.

Imalko menjelaskan sejatinya dalam pembangunan Natuna mulai menunjukan warnanya, seperti halnya disampaikan oleh Gubernur Kepri, HM. Sani dalam paparannya  kepada Presiden RI beberapa waktu lalu juga akan konsen dengan mengembangkan potensi kelautan Kepri tersebut dengan menumbuhkan industri berbasis kelautan atau maritim.

Menurutnya, disamping pengembangan budidaya rumput laut dan ikan serta udang tambak harus diiringi dengan SDM yang profesional karena tanpa hal itu, maka seluruh rencana akan menjadi sia sia belaka.

"Semua regulasi mengenai masuknya investasi baik skala lokal maupun nasional serta industri berbasis internasional kita coba upayakan dengan membangun kemitraan lintas lembaga sehingga kenyaman investasi di Natuna dapat berlangsung lama dan harmonisasi terjaga," ujar politisi Partai Demokrat ini.

Menurutnya, ia tetap berkomitmen untuk membangun Natuna dengan menggali segala potensi yang ada. Dengan demikian, kedepan, Natuna tidak hanya merupakan pulau yang terletak nun jauh di mata, di ujung utara bumi pertiwi.

Imalko menyebutkan di bagian utara Natuna terpendam ladang gas D-Alpha dengan cadangan sekitar 222 triliun Cubic Feet. Selain itu, ada juga terpendam kandungan gas hidrokarbon sebesar 46 triliun Cubic Feet yang akan menjadikan Natuna sebagai salah satu daerah yang memiliki sumber cadangan gas terbesar di Asia.

Sementara itu, di sektor perhubungan laut, Imlako mengatakn Natuna tinggal mengimplementasikan Inpres No 5 tahun 2005 secara serius karena dengan aturan ini, dapat diberlakukan azas cabotage dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi pelayanan pelabuhan laut dalam mengembangkan pelabuhan Natuna.

“Di luar itu, kita akan berupaya mengembangkan potensi pariwisata bahari, pertambangan dan energi, serta industri maritime. Jika daerah ini mampu meningkatkan intensitas pembangunan ekonomi kelautan secara profesional, maka bidang kelautan tidak saja mampu mengeluarkan daerah dari persoalan kemiskinan dan pengangguran, tetapi juga dapat menghantarkan Kabupaten Natuna menjadi daerah yang maju, adil-makmur dan bermartabat,” tegasnya.

Ia mengakui, perbaikan pembangunan ekonomi di berbagai sektor kelautan tersebut, masih jauh dibanding potensi yang ada. Sehingga untuk mewujudkan hal tersebut, ia menilai kebijakan politik-ekonomi seperti fiskal-moneter, hukum, keamanan, otonomi daerah, infrastruktur, dan ketenagakerjaan, harus kondusif bagi tumbuh kembangnya ekonomi kelautan. Apalagi, kelautan adalah salah satu sumber daya pembangunan yang sempat ditinggalkan dan dilupakan dalam laju gerak pembangunan pada masa Orde Baru.

Dikakatan, sebagai negara maritim, potensi sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, sangatlah besar dan berlimpah untuk dikelola secara optimal yang pada akhirnya bisa memberi dampak multidimensi yang signifikan bagi negara dan bangsa, khusunya di daerah perbatasan seperti Natuna.

Penyangkalan terhadap realisasi potensi-potensi sumber daya tersebut, ucapnya, sangat merugikan masa depan pembangunan. Bahkan, selama ini ada kesan kaum nelayan dengan berbagai masalah yang dihadapi, dipotensikan secara marginal sebagai komunitas yang terpisahkan dan ditinggalkan dari derap pembangunan.

Sementara Ketua DPRD Kab Natuna, Hadi Candra sangat sependapat dengan konsep
pembangunan oleh  Gubernur Provinsi Kepri yang menjadikan Natuna sebagai kawasan Hinterland berbasis kelautan perikanan.

“Kita akan dukung irama pemerintahan HM Sani dalam menyambut kerangka pemikiran global berbasis kedaerahan kusus dalam menata daerah Natuna kawasan utara indonesia  menjadikan kawasan sentral kelautan dan perikanan dan membuka kran seluas-luasnya bagi investor untuk masuk ke Natuna,” kata Hadi..

Hadi mengatakan jika hal itu terwujud maka akan menjadi suatu hal yang membanggakan untuk Provinsi Kepulauan Riau karena, hingga saat ini belum ada provinsi kepulauan yang benar-benar serius mengelola kelautannya sehingga Kepri kelak bisa menjadi model pembangunan berbasis kelautan dan perikanan di Indonesia.

“Semoga Gubernur dapat merealisasikan dan bukan hanya isapan jempol belaka dan dapat dibuktikan minimal terbangun kawasan dermaga pelabuhan terpadu di Natuna,” ujarnya.

---