Utamakan Pembangunan Sekolah dari Reklamasi Pantai

Utamakan Pembangunan Sekolah dari Reklamasi Pantai

Oleh : Arjo

Jum'at | 22-02-2013 | 10:00 WIB

TANJUNGUBAN, batamtoday - Hingga saat ini belum ada kepastian sekolah baru tingkat SD (sekolah dasar) akan dibangun di Perumahan Lobam Bestari, Kelurahan Teluklobam, Kecamatan Seri Kuala Lobam.

Namun, saat yang bersamaan dengan ketidakpastian pembangunan sekolah SD ini, pemerintah dan pihak perusahaan Kawasan Indistri Lobam malah sibuk membahas rencana reklamasi pantai Lobam seluas 760 hektar.

Padahal, sudah sejak lama warga masyarakat Perumahan Lobam Bestari menantikan kesediaan pihak pengembang tersebut menghibahkan sebagian lahannya agar bisa dibangun sekolah.

Azwardi, salah satu tokoh pemuda Bintan di Tanjunguban, Kamis (21/2/2013), mengatakan, pemerintah harus mengejar perusahaan untuk meminta kejelasan apakah mau mengeluarkan surat hibah atau tidak.

"Kita juga meminta pihak perusahaan untuk merespon keinginan warga. Di sana bukan hanya akan dibangun SD tetapi sarana pendidikan lain seperti kantor UPT PAUS Diknas Seri Kuala Lobam juga,’’ kata Azwardi.

Dikatakan, komunikasi dua arah antara pemerintah dan perusahaan selama ini sudah berlangsung baik. Bahkan rencana reklamasi pantai sudah beberapa kali dibahas di Kantor Bupati di Bintan Bunyu.

"Reklamasi pantai 760 hektar sudah dibicarakan berkali-kali, tapi kenapa masalah lahan untuk sekolah tidak juga ada kejelasan," ungkap Azwardi.

Azwardi berharap, pemerintah mengambil sikap tegas. Jika perusahaan tidak mau menghibahkan lahan tersebut, maka itu sudah menjadi hak dari perusahaan. Namun demikian, pemerintah juga punya hak mengkaji ulang permohonan izin reklamasi pantai Lobam seluas 760 hektar.

"Singkirkan sebentar pembahasan reklamasi pantai Lobam karena baru permohonan. Saat ini pembangunan sekolah sudah sangat mendesak di lingkungan tersebut dan memang dibutuhkan masyarakat bukannya mengandai-andai," katanya.

Selain itu, Azwardi juga menyesalkan sikap perusahaan sudah secara lisan menyampaikan akan menghibahkan lahan kepada pemerintah, hingga pemerintah menganggarkan pembangunan sekolah dan fasilitas pendidikan lain. "Tapi kalau jadinya seperti ini, malah masyarakat yang dijadikan objek," ujarnya.

Editor: Dodo