JAKARTA, batamtoday - Tampaknya menjelang 2014 banyak figur mulai muncul sebagai calon anggota legislatif (caleg) termasuk Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Nining Indra Saleh.

Karena itu Nining sudah mengajukan pengunduran dirinya ke pimpinan DPR RI sebagai PNS mulai 23 Januari 2013 ini. Seharusnya, Nining menyelesaikan tugasnya hingga 1 April 2013.

"Ya Bu Ning mengundurkan diri, nanti mulai 23 Januari, karena memasuki usia pensiun. Sebetulnya nanti tanggal 1 April, tapi karena mau berkiprah di politik, maka pensiunnya minta dimajukan.  Nining berencana menjadi caleg dari daerah pemilihan Cirebon, Jawa Barat. Tapi, saya belum mengetahui nyaleg dari partai apa di 2014 itu nanti.," tandas Ketua DPR RI Marzuki Alie pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (21/1/2013).

Namun demikian, Marzuki mengaku Demokrat siap menampung jika Nining bersedia. "Saya kira Demokrat, siap untuk menampung Sekjen DPR, karena pengalamannya yang banyak selama menjadi sekjen maupun sebagai PNS di DPR RI. Dan, DPR pun belum menetapkan bakal pengganti Nining yang akan menduduki posisi tertinggi kesekrertariatan DPR RI ini,” tambahnya.

Sebelumnya dikabarkan Nining beberapa kali mendapat protes pimpinan DPR RI dan alat kelengkapan lainnya terkait renovasi gedung dan anggarannya. Menurut Marzuki Alie, dirinya atas nama Pimpinan DPR dan Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) melayangkan surat peringatan tertulis kepada Nining terkait protes masyarakat selama ini.

Surat peringatan tertulis itu kata Marzuki, dilayangkan setelah sebelumnya dirinya beberapa kali memperingatkan Sekjen. “

Hari ini saya atas nama Ketua DPR/Ketua BURT memberi peringatan tertulis kepada Sekjen. Peringatan ini saya berikan karena mempertimbangkan berbagai hal yang selama ini menurut saya tidak sesuai aturan kerja yang sehat dilingkungan kesekjejan DPR,” ungkap Marzuki Jumat lalu.

Kalau Sekjen merasa benar dengan tindakannya maka Marzuki minta Nining segera mengundurkan diri, karena jelas hal tersebut sangat menyakiti hati rakyat. Marzuki mencatat ada empat hal yang mendorongnya memutuskan hal itu.

Pertama, adalah pemborosan anggaran di awal 2010 dalam pengadaan komputer baru. Kedua, soal lemahnya komunikasi, pihaknya meminta agar ada kopi keputusan BURT kepada tiap fraksi, namun itu tidak dijalankan.

Ketiga, pengadaan barang untuk renovasi di Banggar menggunakan barang impor, padahal sebelumnya ditegaskan untuk mendukung produksi dalam negeri. Terakhir adalah tidak ditindaklanjutinya permintaan laporan masyarakat.

Mengenai pernyataan Sekjen yang mengatakan bahwa BURT tahu proyek-proyek di DPR, Marzuki membenarkannya. Namun, yang menjadi masalah angka Rp 20 miliar itu.

“Tidak ada referensi ruang rapat di republik ini yang semewah dan semahal itu. Jangan bermain diantara ketidakmengertian anggota dewan, sebagai orang politik," pungkasnya.