KARIMUN, batamtoday - Ketua Tim Monitoring BBM bersubsidi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun Arnadi Supaat mengatakan, kelangkaan BBM jenis premium dan solar di Karimun selama ini akibat kesalahan manajemen pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum(SPBU).

Menurutnya, alokasi kuota BBM bersubsidi di Karimun cukup dan tidak pernah mengalami kekurangan dalam distribusi.

"Kelangkaan BBM bersubsidi bukan karena kuota kurang tetapi menyangkut masalah manajemen. Tahun lalu pemilik SPBU berjanji  untuk memperbaikinya, salah satunya dengan menambah tanki penyimpanan BBM. Namun, sampai kini belum terealisasi perbaikan tersebut," kata Ardi di Tanjung Balai Karimun, Minggu (20/1/2013).

Arnadi mengatakan, meski Pemkab Karimun memiliki saham 51 persen saham di SPBU melalui Perusda-nya, tetap saja tidak bisa mencampuri internal manajemen SPBU di Karimun. Pihaknya telah berulangkali mengingatkan agar SPBU melakukan penambahan tanki BBM untuk menjaga persediaan sehingga tidak ada lagi antrean panjang.

"BPK sebenarnya sudah memberikan catatan agar Perusda segera mengambil pengelolaan SPBU, tetapi harus mendapat ijin dari pengadilan. Kita sedang menunggu itu, kalaupun ada RUPS susulan untuk penambahan modal tetap tidak akan menyelesaikan persoalan antrean panjang kendaraan di SPBU," katanya.

Arnadi menambahkan, salah satu upaya yang dilakukan Pemkab Karimun untuk mengatasi kelangkaan BBM adalah memberikan rekomendasi pendirian dua SPBU baru yang dikelola perusahaan swasta, satu SPBU di Jalan Lingkar Coastal Area dan satunya lagi di Jalan A Yani samping Mapolres Karimun.

"Satu SPBU memang sudah tidak cukup, malah makin menyulitkan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah mendorong pendirian SPBU baru," katanya.