Inklusi Keuangan RI Capai 92,74 Persen, Pemerintah Luncurkan AKSI KLIK untuk Perkuat Literasi Keuangan

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah mencatat kemajuan signifikan dalam perluasan akses layanan keuangan dan peningkatan literasi masyarakat dalam satu dekade terakhir. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inklusi keuangan nasional mencapai 92,74 persen, sementara literasi keuangan tercatat sebesar 66,64 persen.

Capaian tersebut menunjukkan semakin luasnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan sekaligus meningkatnya pemahaman masyarakat dalam mengelola keuangan secara lebih bijak.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan peningkatan tersebut tidak terlepas dari peran berbagai kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).

Sepanjang 2025, DNKI tercatat telah memberikan edukasi keuangan kepada lebih dari 10 juta masyarakat melalui program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN).

Untuk memperkuat upaya tersebut, pemerintah meluncurkan dua program baru yakni AKSI KLIK (Kuatkan Literasi dan Inklusi Keuangan untuk Kesejahteraan) serta Gerakan AKU BISA SEJAHTERA (Akses Keuangan melalui Business Matching dan Literasi untuk Kesejahteraan Keuangan).

"Inisiatif AKSI KLIK dan Gerakan AKU BISA SEJAHTERA berperan penting dalam memperkuat fondasi kebijakan inklusi keuangan dan kesejahteraan masyarakat. Program ini sejalan dengan Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam mendorong UMKM, menciptakan lapangan kerja berkualitas, pemerataan ekonomi, serta pengentasan kemiskinan," ujar Airlangga saat peluncuran program tersebut, Jumat (6/3/2026).

Selain memperluas literasi keuangan, pemerintah juga mendorong pemanfaatan teknologi dalam sistem pembayaran untuk mempercepat inklusi keuangan di berbagai daerah.

Menurut Airlangga, inovasi seperti Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) serta pengembangan sistem keuangan digital oleh Bank Indonesia telah membantu mengatasi berbagai hambatan transaksi keuangan, seperti keterbatasan jarak, akses, maupun biaya.

Teknologi tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan keuangan yang lebih cepat, aman, dan efisien bagi masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui berbagai skema pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Program pembiayaan yang disiapkan antara lain pembiayaan Ultra Mikro (UMi), Kredit Usaha Rakyat (KUR), PNM Mekaar, serta PNM ULaMM. Skema tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha mulai dari skala ultra mikro hingga usaha yang lebih produktif.

Sektor UMKM sendiri memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional dengan jumlah lebih dari 64 juta unit usaha. Sektor ini berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyerap hampir 97 persen tenaga kerja di Indonesia.

Meski capaian inklusi keuangan terus meningkat, pemerintah menilai penguatan literasi keuangan tetap menjadi faktor penting agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan secara optimal.

Kemampuan masyarakat dalam mengelola risiko, mengatur arus kas, serta merencanakan keuangan jangka panjang dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan kesejahteraan finansial yang berkelanjutan. "Sejalan dengan arahan Bapak Presiden, pemerintah mendorong transformasi kebijakan dari pendekatan yang hanya berfokus pada perluasan inklusi keuangan menuju kerangka kesejahteraan keuangan atau financial well-being," kata Airlangga.

Peluncuran program tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat, antara lain Gubernur Bank Indonesia, jajaran Dewan Gubernur Bank Indonesia, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, serta pejabat di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Editor: Gokli

---