DPP PPP Tegaskan Muswil Wajib Digelar Sesuai AD-ART, Target Rampung Awal 2026

BATAMTODAY.COM, Batam - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menegaskan bahwa pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), merupakan amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, bukan berdasarkan masa jabatan kepengurusan yang tercantum dalam Surat Keputusan (SK).

Penegasan tersebut disampaikan Bendahara Umum DPP PPP, Imam Fauzan, usai menghadiri Muswil PPP Kepri yang digelar di Hotel Golden View, Batam, Minggu (28/12/2025). "Muswil ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan perintah langsung AD/ART. Dalam aturan organisasi disebutkan secara tegas bahwa Muswil dilaksanakan tiga bulan setelah muktamar, bukan mengikuti masa jabatan dalam SK kepengurusan. Ini amanah organisasi yang wajib dijalankan," ujar Imam Fauzan.

Ia menjelaskan, percepatan pelaksanaan Muswil dilakukan secara nasional dan serentak. DPP PPP menargetkan seluruh Muswil di Indonesia dapat diselesaikan paling lambat awal 2026 sesuai ketentuan internal partai.

"Fokus utama hari ini adalah aspek waktu. Secara nasional, Muswil harus tuntas sebelum 6 Januari. Tanggal tersebut merupakan batas maksimal pelaksanaan Muswil," katanya.

Menurut Imam, percepatan muktamar, Muswil, hingga Musyawarah Cabang (Muscab) merupakan langkah strategis PPP dalam menghadapi Pemilu 2029 yang dinilai memiliki tantangan lebih kompleks dibandingkan Pemilu 2024.

"Pemilu 2029 jauh lebih berat. Tantangannya bukan hanya soal elektoral, tetapi juga administratif karena PPP harus melalui proses verifikasi faktual. Persiapan ini tidak bisa dilakukan secara mendadak," jelasnya.

Ia menegaskan, percepatan agenda organisasi bertujuan agar konsolidasi partai dapat dilakukan lebih awal, sehingga struktur, keanggotaan, serta kesiapan logistik dapat dibenahi secara menyeluruh. "Itulah sebabnya muktamar, muswil, dan muscab dipercepat. Tujuannya satu, agar konsolidasi bisa dimulai lebih dini dan PPP siap menghadapi verifikasi faktual Pemilu 2029," tegas Imam Fauzan.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa fokus utama PPP saat ini adalah memastikan partai lolos sebagai peserta Pemilu 2029. Setelah itu, barulah langkah politik lanjutan seperti penyiapan calon legislatif (caleg) akan dimaksimalkan.

"Saat ini yang terpenting bukan bicara soal kursi, tetapi bagaimana PPP bisa lolos sebagai peserta pemilu. Verifikasi faktual menjadi fondasi awal yang harus dipersiapkan dengan serius," ujarnya.

"Setelah itu, baru kita fokus menyiapkan caleg, mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga DPR RI," tambahnya.

Menanggapi peluang PPP di Kepulauan Riau, Imam Fauzan mengaku optimistis meski mengakui bahwa PPP Kepri belum berhasil mengirimkan wakil ke DPR RI pada pemilu sebelumnya. "Memang Kepri hampir belum pernah mengirim wakil ke DPR RI. Namun, belum pernah bukan berarti tidak akan pernah," katanya.

Ia menilai peluang tersebut terbuka lebar apabila kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) mampu bersinergi dengan Dewan Pimpinan Cabang (DPC), kader, dan seluruh elemen partai di daerah. "Jika DPW dan DPC solid serta mampu mengonsolidasikan seluruh kekuatan, satu kursi DPR RI bukan hal yang mustahil," tegasnya.

Imam Fauzan juga memastikan DPP PPP akan memberikan dukungan penuh kepada seluruh daerah, termasuk Kepri, baik dalam bentuk pendampingan organisasi maupun dukungan nyata di lapangan. "DPP pasti mendukung semua provinsi. Target besar kita jelas, PPP kembali ke parlemen pada Pemilu 2029," ujarnya.

Ia pun mengimbau seluruh kader PPP di daerah agar segera bergerak memperkuat konsolidasi dan mulai menjaring bakal calon legislatif sejak dini. "Kami mendorong daerah untuk segera mencari dan menyiapkan bakal caleg 2029. Jika prosesnya dimulai dari sekarang, kita punya peluang besar mendapatkan caleg-caleg yang kuat dan berdaya saing," pungkasnya.

Editor: Gokli

---