May Day 2026 di Batam Kondusif, Buruh Tahan Aksi Besar Tapi Desak UU Ketenagakerjaan Baru

BATAMTODAY.COM, Batam - Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Batam berlangsung tertib dan relatif kondusif. Namun, di balik suasana yang terkendali, tuntutan struktural buruh terhadap pembaruan regulasi ketenagakerjaan tetap mengemuka.

Kegiatan terpusat di Dataran Engku Putri dan Lapangan Welcome to Batam (WTB), melibatkan serikat pekerja, pemerintah daerah, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam, Jumat (1/5/2026).

Di Dataran Engku Putri, ratusan buruh dari SPSI Batam dan Kepri berkumpul bersama Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra. Hadir pula Kapolresta Barelang Kombes Pol Anggoro Wicaksono, Ketua DPRD Batam Muhammad Kamaluddin, Wakil Ketua I DPRD Batam Aweng Kurniawan, serta Ketua SPSI Kepri Saipul Badri.

• BACA JUGA: May Day 2026, Amsakar Tekankan Keseimbangan Buruh-Pengusaha di Tengah Tekanan Ketenagakerjaan Batam

Sementara itu, massa dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menggelar kegiatan terpisah di Lapangan WTB.

Kapolda Kepri, Irjen Pol Asep Safrudin, menilai peringatan May Day tahun ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara buruh dan aparat. "Selamat Hari Buruh Sedunia kepada seluruh pekerja, khususnya di wilayah hukum Polda Kepri," ujar Asep.

Ia menegaskan, kegiatan yang digelar tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga diisi agenda produktif seperti seminar, aksi sosial, dan kegiatan kebersihan lingkungan. "May Day kita jadikan momentum untuk merayakan sekaligus merefleksikan peran buruh dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, khususnya di Batam dan Kepri," katanya.

Asep juga memastikan pengamanan dilakukan dengan pendekatan pelayanan. "Kami hadir bukan sekadar mengamankan, tetapi memberikan pelayanan agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan lancar," tegasnya.

• BACA JUGA: Peringatan May Day 2025, Wali Kota Batam Bersama Buruh Tanam 1.000 Pohon Mangrove di Sei Beduk

Di sisi pemerintah daerah, Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan kepentingan pekerja dan pengusaha. Ia mengklaim penetapan Upah Minimum Kota (UMK) terbaru sebagai salah satu yang paling stabil dalam satu dekade terakhir.

"Keputusan UMK ini termasuk yang paling kondusif selama 11 tahun saya memimpin Batam. Ini hasil dialog panjang yang konstruktif, dengan mencari titik temu antara pekerja dan pengusaha," ujarnya.

Namun, sikap kondusif di lapangan tidak sepenuhnya mencerminkan meredanya tuntutan buruh. Ketua Konsulat Cabang FSPMI Batam, Suprapto, menegaskan pihaknya sengaja tidak menggelar aksi besar tahun ini sebagai bentuk strategi.

Menurutnya, keputusan tersebut diambil setelah adanya komunikasi antara Presiden KSPI Said Iqbal dan Presiden RI Prabowo Subianto yang dinilai merespons aspirasi buruh secara positif. "Atas dasar itu, kami memilih pendekatan yang lebih lunak, yakni menyampaikan aspirasi melalui petisi kepada DPR di semua tingkatan untuk diteruskan ke pusat," kata Suprapto.

• BACA JUGA: May Day 2025, Amsakar Serukan Kolaborasi, Buruh Harus Sejahtera, Ekonomi Tetap Stabil

Meski demikian, ia mengingatkan waktu pembahasan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan semakin sempit, dengan tenggat hingga 31 Oktober 2026.

Buruh, lanjutnya, tetap membawa sejumlah tuntutan krusial, mulai dari pengesahan UU Ketenagakerjaan baru, penolakan praktik upah murah dan outsourcing, hingga sorotan terhadap pelanggaran upah di bawah UMK yang masih terjadi di lapangan. Selain itu, peningkatan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) juga menjadi perhatian utama.

Suprapto menegaskan, langkah damai bukan berarti tekanan berhenti. "Kami terus mendorong tuntutan ini, dari DPRD Batam, DPRD Kepri, hingga DPR RI. Kami akan terus mengawal isu-isu buruh," ujarnya.

Dengan demikian, May Day 2026 di Batam memang berlangsung tanpa gejolak besar. Namun, di balik stabilitas tersebut, tersimpan dinamika tuntutan buruh yang belum sepenuhnya terjawab dan berpotensi kembali menguat jika tidak segera direspons pemerintah pusat.

Editor: Gokli

---