Dugaan Keracunan MBG 14 Siswa SMPN 2 Karimun, Gubernur Ansar Sebut Hasil Lab Belum Keluar

BATAMTODAY.COM, Batam - Kasus dugaan keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di SMPN 2 Karimun, Kamis (25/9/2025) lalu, masih dalam tahap penelitian laboratorium. Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, menyebut hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan tersebut hingga kini belum keluar.

"Hasilnya (dari laboratorium) belum keluar," ujar Gubernur Ansar saat ditemui di Batam, Jumat (3/10/2025) sore.

Kasus ini bermula dari distribusi 507 kotak makanan MBG yang berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sungai Lakam. Akibatnya, 14 siswa mengalami gejala keracunan. Sebanyak 13 siswa sudah dipulangkan setelah mendapatkan perawatan, sementara satu siswa sempat dirawat di Puskesmas setempat.

Meski belum ada hasil laboratorium, Gubernur Ansar melanjutkan, Pemprov Kepri telah mengambil langkah cepat dengan menghentikan sementara program MBG di SMPN 2 Karimun. Gubernur Ansar mengatakan saat ini pihaknya tengah fokus melakukan pembenahan fasilitas dapur penyedia makanan.

"Di Karimun, kita minta mereka tambah satu ruko lagi. Karena dapur pertama itu rukonya cukup sempit," jelas Ansar.

Selain itu, Gubernur Ansar menjelaskan, penutupan sementara juga dilakukan di tiga titik pelaksanaan MBG lainnya di Kepri. Langkah ini diambil sembari menunggu hasil evaluasi dan kajian dari pihak berwenang.

"Kalau MBG, sementara tiga kita tutup. Sampai evaluasinya selesai. Masing-masing sampelnya juga sudah dikirim ke BPOM dan Bapelkes," ujar Ansar.

Sampel makanan dari lokasi terkait saat ini tengah diteliti oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta laboratorium lingkungan. Hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi dasar penertiban dan langkah lanjutan.

Gubernur Ansar menyoroti pentingnya lokasi dapur penyedia MBG. Ia menegaskan, dapur tidak boleh berada di kawasan yang tidak memenuhi standar sanitasi dan lingkungan.

"Menentukan tempat pendirian SPPG itu sebaiknya jangan di tengah kawasan kumuh, jangan di tengah kawasan pusat masyarakat, tapi cari tempat yang layak dari segi sanitasi dan lingkungan," tegasnya.

Sebagai langkah pembenahan, pemerintah akan mewajibkan dokumen Studi Kelayakan Hidup Sehat (SLHS) bagi seluruh lokasi dapur MBG di Kepri. Ia mengakui, insiden di Karimun menjadi pelajaran penting agar pelaksanaan program ke depan benar-benar sesuai standar.

"Kita sudah bahas dengan kabupaten/kota supaya semua membantu proses SLHS ini dipercepat," tutup Ansar.

Editor: Yudha

---