Menkes Dorong Pemerataan dan Penguatan Layanan Kesehatan Gigi Sejak Dini

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, menekankan pentingnya penguatan layanan kesehatan gigi secara menyeluruh, mulai dari edukasi sejak usia dini hingga pemerataan tenaga medis ke seluruh pelosok negeri.

Hal ini disampaikan saat menghadiri pelantikan Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI) periode 2025-2030, di Jakarta, Sabtu (14/6/2025).

Dalam sambutannya, Menkes Budi mengungkapkan keprihatinan atas tingginya prevalensi gangguan kesehatan gigi dan mulut yang ditemukan dalam Program Cek Kesehatan Gratis (CKG), yang telah menjangkau hampir sembilan juta orang di Indonesia.

"Saya terkejut melihat data CKG. Ternyata masalah kesehatan gigi merupakan yang tertinggi, bahkan melebihi hipertensi. Sekitar 50% masyarakat usia 0-60 tahun mengalami gigi berlubang, 37% kehilangan gigi, dan 12,4% mengalami gangguan gusi," ujar Menkes Budi, demikian dikutip laman Kemenkes.

Ia menegaskan, pendekatan promotif dan preventif menjadi langkah prioritas, salah satunya dengan mengintegrasikan materi kesehatan gigi dalam kurikulum PAUD, TK, hingga SD. "Kita sudah diskusikan dengan Kementerian Pendidikan. Kurikulum wajib belajar harus memasukkan pendidikan menyikat gigi yang benar sejak dini," tambahnya.

Selain edukasi, Menkes juga mengimbau masyarakat untuk rutin melakukan pemeriksaan gigi setiap enam bulan, serta mendorong dokter gigi menjadi figur yang ramah dan dekat dengan anak-anak dalam perannya sebagai edukator.

Sebagai langkah sistemik, Kementerian Kesehatan meminta PDGI menyusun standar pelayanan dasar kesehatan gigi di Puskesmas. Standar tersebut meliputi pemeriksaan, penambalan, pencabutan, perawatan gusi dan akar, serta penyediaan gigi palsu bagi lanjut usia.

Kemenkes pun membuka peluang pemberian tunjangan khusus bagi dokter gigi yang ditugaskan ke wilayah terpencil, sebagaimana skema yang telah diusulkan untuk dokter spesialis lainnya. "Saya bekerja berbasis data. Kalau kesehatan gigi menjadi masalah utama, maka intervensinya juga harus jadi prioritas. Tidak boleh diabaikan," tegas Menkes.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum PB PDGI drg. Usman Sumantri menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah dan menyampaikan komitmen PDGI dalam memperkuat peran dokter gigi di layanan primer. "Saat ini Indonesia memiliki 53.886 dokter gigi, namun hanya 699 di antaranya merupakan dokter gigi spesialis. Itu berarti satu spesialis harus melayani sekitar 62 ribu orang," jelas drg Usman.

Ia mengutip Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, yang menunjukkan bahwa 56,9% penduduk usia di atas tiga tahun mengalami masalah gigi dan mulut, dengan 88% di antaranya menderita karies, dan hanya 6,2% menyikat gigi dengan benar. "Artinya, hanya satu dari 16 orang yang menyikat gigi dengan tepat," lanjutnya.

PDGI juga memberikan masukan kebijakan, termasuk penempatan dokter gigi di Puskesmas yang belum memiliki tenaga, penguatan sarana seperti rontgen gigi dan peralatan scaling, serta pengembangan program edukasi dari usia sekolah.

"Kami siap mengisi Puskesmas yang masih kosong. Saat ini, sekitar 26,8% Puskesmas belum memiliki dokter gigi," tambahnya.

Terkait pembiayaan, PDGI mengapresiasi komitmen Kemenkes memperluas cakupan layanan gigi dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Berdasarkan data BPJS 2022, kunjungan layanan gigi telah mencapai lebih dari 11 juta, dengan proyeksi anggaran mencapai Rp 1,2 triliun pada 2030.

"Saat ini baru sekitar 10% masyarakat yang tertangani. Kalau akses diperluas, tentu dampaknya besar terhadap kualitas hidup dan efisiensi pembiayaan kesehatan," kata drg Usman.

Menutup pernyataannya, drg. Usman juga mendorong perluasan beasiswa afirmatif LPDP untuk calon dokter gigi dan spesialis demi mempercepat pemenuhan kebutuhan SDM di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. "Kami siap berkontribusi dalam semua program Kemenkes. Komitmen kami adalah memastikan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan gigi dan mulut yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan," pungkasnya.

Editor: Gokli

---