Realisasi Kredit Sektor Kelautan Tembus Rp 1,85 Triliun di Triwulan I-2025, Usaha Budidaya Jadi Andalan

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat realisasi kredit program sektor kelautan dan perikanan mencapai Rp 1,85 triliun pada triwulan I tahun 2025. Dana tersebut tersalurkan kepada 77.256 debitur, dengan dominasi usaha budidaya, penangkapan, dan perdagangan hasil perikanan.

Secara rinci, realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 1,59 triliun disalurkan kepada 32.337 debitur, sementara Kredit Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp 256,61 miliar untuk 44.919 debitur. Usaha budidaya menyerap kredit tertinggi dengan porsi 32,86%, diikuti sektor penangkapan (30,35%) dan perdagangan hasil perikanan (22,67%).

"Penyaluran kredit yang mayoritas diserap oleh usaha budidaya, penangkapan, dan perdagangan hasil perikanan menegaskan peran sektor ini sebagai tulang punggung ekonomi kelautan dan perikanan," ujar Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Tornanda Syaifullah, di Jakarta, Selasa (10/6/2025), demikian dikutip laman KKP.

Ia menambahkan, meski nilai kredit mengalami perlambatan 7,85%, jumlah debitur justru meningkat 13,46% dibanding periode yang sama tahun lalu. Situasi ini menurutnya menjadi peluang untuk memperkuat literasi keuangan dan membangun ekosistem pembiayaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kontribusi penyaluran kredit terbesar berasal dari BRI dengan total Rp 1,17 triliun untuk 28.397 debitur. Disusul oleh Mandiri (Rp 183,59 miliar), BSI (Rp 427 miliar), dan BNI (Rp 46,89 miliar). Sementara di sektor UMi, PT PNM menjadi penyalur dominan dengan Rp 248 miliar untuk 45.196 debitur, diikuti Pegadaian (Rp 3,42 miliar) dan Pusat Investasi Pemerintah (Rp 319 juta).

"Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap total KUR nasional baru 2,29%. Artinya, potensi yang belum tergarap masih sangat besar. Ini peluang nyata untuk memperluas akses pembiayaan," tegas Tornanda.

Ia juga menyampaikan bahwa KUR menjadi pengungkit utama dalam mendukung program strategis KKP seperti Kampung Nelayan dan Budi Daya Merah Putih, yang diharapkan mampu mempercepat transformasi ekonomi biru secara menyeluruh.

Dalam rangka memperkuat pembiayaan yang tepat sasaran, KKP terus mengintegrasikan data pelaku usaha melalui sistem KUSUKA ke dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) milik Kementerian Keuangan. Langkah ini didasarkan pada Permen KP Nomor 46 Tahun 2023, yang mengatur validasi data pelaku usaha dan skema pembiayaan berbasis sektor prioritas, seperti penangkapan ikan, pembudidayaan, pengolahan, pergaraman rakyat, hingga wisata bahari.

Selain itu, KKP juga gencar meningkatkan kapasitas pelaku UMKM, koperasi, dan aparatur pendamping melalui bimbingan teknis bertajuk 'Analisa Kelayakan Usahamu, Perkuat Daya Saingmu!' yang digelar secara daring dan diikuti lebih dari 500 peserta. "Bimbingan teknis ini bukan sekadar transfer ilmu, tetapi investasi jangka panjang untuk mencetak pelaku usaha yang profesional dan siap terhubung ke sistem keuangan nasional," kata Tornanda.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyampaikan bahwa akses pembiayaan yang inklusif dan merata menjadi kunci kemajuan sektor kelautan dan perikanan. "Pembiayaan tidak hanya mendorong peningkatan produksi, tetapi juga memperkuat daya saing dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh," ujar Trenggono.

Dengan kombinasi strategi pembiayaan, literasi keuangan, dan penguatan ekosistem usaha, KKP optimistis transformasi ekonomi biru dapat terwujud lebih cepat dan berkelanjutan.

Editor: Gokli

---